Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net
KONGRES Amerika Serikat telah menyetujui kesepakatan tentang batas pinjaman pemerintah. Kesepakatan ini telah menghindarkan Amerika Serikat dari ancaman gagal bayar utang.
Kesepakatan tersebut telah disahkan pada hari Kamis, 1 Juni 2023 lalu setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam kesepakatan yang disahkan kongres, mereka tidak menaikkan batas utang ke tingkat tertentu, tetapi menangguhkan sepenuhnya hingga 2025.
Sebelumnya Amerika Serikat telah mencapai batas pinjaman 31,4 triliun dolar AS yang diberlakukan oleh kongres pada bulan Januari. Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa AS dapat mengalami gagal bayar utang jika Biden dan Kongres AS tidak dapat mencapai kesepakatan tentang plafon utang maksimal sampai 1 Juni 2023.
Dalam beberapa waktu terakhir, perjanjian plafon utang AS telah menjadi isu yang banyak diperdebatkan. Berbagai kritik telah dilayangkan tentang dampak perjanjian plafon utang AS terhadap negara dan ekonomi pasar global. Termasuk generasi muda yang turut menyuarakan isu ini.
Generasi muda merasa khawatir dengan dampak perjanjian plafon utang AS terhadap ekonomi, kesempatan kerja, dan masa depan negara.
Apa itu Plafon Utang AS?Plafon utang AS adalah perjanjian batas utang atau pagu yang menetapkan jumlah maksimum utang pemerintah federal yang belum dibayar yang dapat ditanggung oleh pemerintah AS. Perjanjian ini dibuat oleh Kongres AS pada tahun 1917.
Plafon utang mewakili batas legal atas jumlah total utang yang dapat ditanggung pemerintah. Setiap perubahan plafon utang memerlukan persetujuan mayoritas oleh kedua kamar Kongres.
Pada Januari 2023, total utang nasional dan plafon utang AS mencapai 31,4 triliun dolar AS. Pemerintah AS telah mengalami defisit rata-rata hampir 1 triliun dolar AS setiap tahun sejak 2001, yang berarti menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diterimanya untuk pajak dan pendapatan lainnya.
Untuk mengimbanginya, pemerintah federal harus meminjam untuk terus membiayai pembayaran yang telah disahkan Kongres.
Jika Amerika Serikat mencapai batas pinjamannya, kongres harus menaikkan pagu utang sehingga departemen keuangan dapat terus meminjam. Pemerintah meminjam dengan menjual tagihan dan obligasi treasury, juga dikenal sebagai treasuries, kepada investor.
Bagaimana Efeknya terhadap Generasi Muda?Generasi muda saat ini telah menghadapi pasar kerja yang sulit karena krisis keuangan. Saat ini, untuk memulai bisnis banyak generasi muda mengandalkan pinjaman untuk melakukan penggajian dan investasi dalam proyek-proyek besar.
Jika AS mengalami gagal bayar utang, maka akan terjadi lonjakan suku bunga pada obligasi treasury. Hasilnya akan membatasi bisnis dan konsumen dari pinjaman. Lonjakan suku bunga ini juga dapat meningkatkan biaya pinjaman.
Sehingga berpotensi menyebabkan bisnis memecat pekerja karena mereka tidak dapat memenuhi gaji atau mempekerjakan lebih sedikit pekerja karena mereka tidak memiliki modal untuk mengerjakan proyek baru.
Selain itu, ancaman gagal bayar utang AS juga berpengaruh pada program-program pemerintah yang penting seperti pinjaman mahasiswa. Lonjakan suku bunga pada obligasi treasury dapat menyebabkan suku bunga pinjaman mahasiswa naik.
Artinya mahasiswa yang mengambil pinjaman baru akan menghadapi pembayaran yang lebih tinggi dan memperburuk krisis utang mahasiswa.
Kongres juga perlu untuk mengalihkan pengeluaran program-program penting lainnya seperti perawatan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan untuk memotong pengeluaran AS secara drastis. Ini juga akan menghentikan investasi pada titik ketika AS membutuhkan lebih banyak investasi untuk menumbuhkan ekonomi.
Lonjakan suku bunga pada obligasi treasury juga akan mempengaruhi biaya pinjaman uang untuk membeli rumah. Akibatnya generasi muda Amerika Serikat akan kesulitan untuk membeli rumah karena tingginya tingkat utang mahasiswa dan krisis pekerjaan.
Dengan demikian, perjanjian plafon utang AS merupakan isu kritis yang dapat berdampak signifikan bagi generasi muda. Generasi muda khawatir tentang dampak perjanjian terhadap ekonomi, kesempatan kerja, dan masa depan negara.
Mereka percaya bahwa pemerintah AS harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab.
*Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
