Praktik Politik Pragmatis Ancam Tatanan Demokrasi

Panasnya suhu persaingan antara para politisi saat ini cenderung diwarnai oleh kepentingan pragmatis. Satu pihak menjatuhkan pihak lain tanpa didasari nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Hal itu membuat politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahab Sihabudin, khawatir tatanan demokrasi di tanah air akan rusak, dan membahayakan pondasi ketatanegaraan yang telah dibangun para pendiri bangsa.

"Saya mengingatkan dan mengajak kepada semua stakeholder bahwa politik harus tetap berpedoman di atas pondasi bangsa yang fundamental: Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa. Agar politik tidak bersifat sekadar nilai guna,” ucap Ahab, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (25/6).

Ahab mengingatkan soal pentingnya menjaga persatuan dengan menyiapkan visi politik jangka panjang dan menghindari agenda politik praktis jangka pendek yang hanya mementingkan kepentingan sesaat.

“Kita harus memiliki kesamaan komitmen, dan pandangan mengenai persoalan-persoalan bangsa yang memang harus dihadapi bersama oleh semua kekuatan masyarakat sipil,” ujar Ahab.

“Kita harus  berpandangan sama, bahwa tidak cukup hanya membiarkan proses politik itu terjadi secara pragmatis, kita nyalon, menang, berkoalisi, dan berstrategi saja. Tetapi bagaimana pemilu itu juga harus membawa politik nilai, politik demokrasi yang substantif, sekaligus juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu semua memerlukan pengawalan, panduan, dan kritik dari kekuatan masyarakat, untuk semua partai,atau para calon pemimpin yang memiliki kepentingan” sambungnya.

Ahab pun berharap para politisi mampu menawarkan langkah-langkah strategis dan praktis dalam menghadapi persoalan keadilan, penegakan hukum yang adil, penegakan HAM, mewujudkan kesejahteraan yang lebih progresif, menyelesaikan perbedaan pandangan politik yang membelah masyarakat.

“Itu harus jadi perhatian semua pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahab Sihabudin menyinggung minimnya gagasan dan moralitas dari para elite jelang Pemilu 2024. Alih-alih membawa gagasan bagaimana cara mewujudkan cita-cita bangsa sesuai pembukaan UUD 1945, para elite menurutnya malah terpaku pada visi-misi individu atau kelompok yang tidak berkorelasi dengan kepentingan rakyat banyak.

“Kita mempunyai kewajiban konstitusional penting bagaimana agar tetap melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Ini yang mestinya dijabarkan jadi visi misi mereka. Bukan hanya visi misi perorangan atau kontestan itu,” pungkasnya.