Berita

Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak/Net

Dunia

Ukraina Tolak Keras Pernyataan Obama tentang Krimea

SABTU, 24 JUNI 2023 | 08:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, pada Jumat (23/6) menolak komentar mantan Presiden AS Barack Obama tentang aneksasi Krimea oleh Rusia selama wawancara dengan CNN.

"Jika Tuan @BarackObama secara terbuka menyatakan bahwa #pencaplokan #Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 adalah 'sah dan dibenarkan', maka kita tidak perlu heran bahwa hari ini ada agresi Rusia skala penuh di Eropa, perang agresi yang merenggut ratusan ribu nyawa," kata Podolyak di Twitter.

Dengan pernyataan Obama itu, tidak heran jika hukum internasional "praktis dianggap tiada", menurutnya.


"Dan itu berarti langkah pemerintah Rusia saat ini adalah cerminan terang-terangan dari 'kebijakan Barat' pra-perang," tambah Podolyak.

Obama harus mulai mengakui kesalahan pandangannya soal kebijakan Rusia, termasuk pencaplokan Krimea tahun 2014 yang ilegal oleh Moskow.

Ia kemudian menyarankan agar pihak-pihak tidak berusaha mencari pembenaran dengan berdalih macam-macam.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Kamis, Obama mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada yang namanya "invasi bersenjata" oleh Rusia di Krimea. Hal itu terlihat dengan banyaknya penduduk berbahasa Rusia yang mengindikasikan bahwa mereka yang ada di Semenanjung itu lebih condong ke Rusia.

“Ukraina pada waktu itu bukanlah Ukraina yang kita bicarakan hari ini,” kata Obama dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN.

"Banyak penutur bahasa Rusia di semenanjung itu dan mereka menaruh "simpati" bahwa Moskow mewakili kepentingan mereka," kata Obama.

Ia menambahkan bahwa, kemampuan untuk melawan Rusia berkembang di Ukraina setelah aneksasi 2014, dan identitas dan kemampuan itulah yang menyebabkan perlawanan sengit sekarang.

Obama setelah menjabat pada 2009 berupaya memulihkan hubungan antara Washington dan Moskow selama dua masa jabatannya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya