Berita

Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak/Net

Dunia

Ukraina Tolak Keras Pernyataan Obama tentang Krimea

SABTU, 24 JUNI 2023 | 08:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, pada Jumat (23/6) menolak komentar mantan Presiden AS Barack Obama tentang aneksasi Krimea oleh Rusia selama wawancara dengan CNN.

"Jika Tuan @BarackObama secara terbuka menyatakan bahwa #pencaplokan #Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 adalah 'sah dan dibenarkan', maka kita tidak perlu heran bahwa hari ini ada agresi Rusia skala penuh di Eropa, perang agresi yang merenggut ratusan ribu nyawa," kata Podolyak di Twitter.

Dengan pernyataan Obama itu, tidak heran jika hukum internasional "praktis dianggap tiada", menurutnya.


"Dan itu berarti langkah pemerintah Rusia saat ini adalah cerminan terang-terangan dari 'kebijakan Barat' pra-perang," tambah Podolyak.

Obama harus mulai mengakui kesalahan pandangannya soal kebijakan Rusia, termasuk pencaplokan Krimea tahun 2014 yang ilegal oleh Moskow.

Ia kemudian menyarankan agar pihak-pihak tidak berusaha mencari pembenaran dengan berdalih macam-macam.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Kamis, Obama mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada yang namanya "invasi bersenjata" oleh Rusia di Krimea. Hal itu terlihat dengan banyaknya penduduk berbahasa Rusia yang mengindikasikan bahwa mereka yang ada di Semenanjung itu lebih condong ke Rusia.

“Ukraina pada waktu itu bukanlah Ukraina yang kita bicarakan hari ini,” kata Obama dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN.

"Banyak penutur bahasa Rusia di semenanjung itu dan mereka menaruh "simpati" bahwa Moskow mewakili kepentingan mereka," kata Obama.

Ia menambahkan bahwa, kemampuan untuk melawan Rusia berkembang di Ukraina setelah aneksasi 2014, dan identitas dan kemampuan itulah yang menyebabkan perlawanan sengit sekarang.

Obama setelah menjabat pada 2009 berupaya memulihkan hubungan antara Washington dan Moskow selama dua masa jabatannya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya