Berita

Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak/Net

Dunia

Ukraina Tolak Keras Pernyataan Obama tentang Krimea

SABTU, 24 JUNI 2023 | 08:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, pada Jumat (23/6) menolak komentar mantan Presiden AS Barack Obama tentang aneksasi Krimea oleh Rusia selama wawancara dengan CNN.

"Jika Tuan @BarackObama secara terbuka menyatakan bahwa #pencaplokan #Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 adalah 'sah dan dibenarkan', maka kita tidak perlu heran bahwa hari ini ada agresi Rusia skala penuh di Eropa, perang agresi yang merenggut ratusan ribu nyawa," kata Podolyak di Twitter.

Dengan pernyataan Obama itu, tidak heran jika hukum internasional "praktis dianggap tiada", menurutnya.


"Dan itu berarti langkah pemerintah Rusia saat ini adalah cerminan terang-terangan dari 'kebijakan Barat' pra-perang," tambah Podolyak.

Obama harus mulai mengakui kesalahan pandangannya soal kebijakan Rusia, termasuk pencaplokan Krimea tahun 2014 yang ilegal oleh Moskow.

Ia kemudian menyarankan agar pihak-pihak tidak berusaha mencari pembenaran dengan berdalih macam-macam.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Kamis, Obama mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada yang namanya "invasi bersenjata" oleh Rusia di Krimea. Hal itu terlihat dengan banyaknya penduduk berbahasa Rusia yang mengindikasikan bahwa mereka yang ada di Semenanjung itu lebih condong ke Rusia.

“Ukraina pada waktu itu bukanlah Ukraina yang kita bicarakan hari ini,” kata Obama dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN.

"Banyak penutur bahasa Rusia di semenanjung itu dan mereka menaruh "simpati" bahwa Moskow mewakili kepentingan mereka," kata Obama.

Ia menambahkan bahwa, kemampuan untuk melawan Rusia berkembang di Ukraina setelah aneksasi 2014, dan identitas dan kemampuan itulah yang menyebabkan perlawanan sengit sekarang.

Obama setelah menjabat pada 2009 berupaya memulihkan hubungan antara Washington dan Moskow selama dua masa jabatannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya