Berita

GTT ke-10 menghadirkan narasumber (ki-ka): Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan; Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro; Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Benny Sutrisno; Ekonom Senior Indef, Muhammad Nawir Messi; serta moderator Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal/Ist

Politik

Kemendag Dukung Pemanfaatan DHE sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

SABTU, 24 JUNI 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Untuk itu, kebijakan dan strategi yang tepat dari pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian/lembaga maupun sektor swasta, diperlukan untuk mengoptimalkan kebijakan pemanfaatan DHE.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kasan, dalam  Gambir Trade Talk (GTT) #10 yang digelar secara hybrid di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu kemarin (21/6). GTT #10 mengusung tema "Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional".

"DHE dapat menjadi komponen penting untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Indonesia. Pemanfaatan DHE dalam pertumbuhan ekonomi perlu diakselerasi untuk mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045 yang hanya  tinggal 22 tahun lagi," papar Kasan melalui keterangannya, Jumat (23/6).


Pemanfaatan DHE sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi selaras dengan perkembangan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang mencatatkan surplus sejak Mei 2020  hingga  Mei 2023. Surplus neraca perdagangan mencapai 16,48 miliar dolar AS pada  periode Januari-Mei 2023.

Namun, kinerja ekspor yang positif tersebut belum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian  Indonesia. Saat ini, Indonesia masih belum dapat keluar dari rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.  

GTT ke-10 menghadirkan pembicara Plt Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry  Irawan, Ketua Umum Gabungan Perusahaan  Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, dan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Muhammad Nawir Messi. Bertindak sebagai moderator Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi.

Ferry Irawan menyebut, beberapa ketentuan akan disempurnakan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,  dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang akan segera dikeluarkan pemerintah.

Ketentuan tersebut antara lain meliputi jenis komoditas/barang (HS Code) serta jangka  waktu parkir (holding time) sehingga diharapkan tidak akan merugikan pelaku usaha.

Sementara Andry Asmoro menyampaikan, DHE akan memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan likuiditas valas di dalam negeri selain Foreign Direct  Investment (FDI) dan investasi portofolio.

Dalam jangka panjang, kebijakan DHE juga dapat mendorong mengurangi beban kredit  perbankan sehingga margin usaha menjadi lebih besar dan berdampak positif bagi perekonomian.

GTT merupakan salah satu forum dialog kebijakan yang rutin digelar BKPerdag untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan di Kementerian Perdagangan. Kegiatan  ini  merupakan inisiatif BK Perdag sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan untuk  saling berbagi dan bertukar pemikiran, ide,  dan wawasan.

Forum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dalam merumuskan kebijakan di sektor perdagangan untuk memecahkan persoalan bangsa.

GTT #10 dihadiri 250 peserta secara hibrida, yang terdiri dari asosiasi pelaku   usaha, kementerian/lembaga terkait, dan dapat disaksikan ulang di tautan https://www.youtube.com/watch?v=jupEVCNuh3Y.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya