Berita

Putra bungsu Aung San Suu Kyi, Kim Aris/BBC

Dunia

Putra Bungsu Aung San Suu Kyi Desak Junta Militer Bebaskan Sang Ibu

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 10:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Putra bungsu dari pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi mendesak junta militer untuk membebaskan ibunya dari penjara.

Dalam sebuah wawancara eksklusif di London dengan BBC baru-baru ini, putra Suu Kyi, bernama Kim Aris yang berkewarganegaraan Inggris, meminta dunia untuk membantunya menyoroti penangkapan ibunya yang sewenang-wenang itu.

"Saya tidak bisa membiarkan ibu saya terus merana di penjara," ungkap Aris, dalam wawancara yang dimuat BBC.


Menurut pengakuannya, junta militer tidak memberinya informasi apa pun tentang ibunya atau mengenai kondisi kesehatannya. Ia telah mencoba berbagai cara dengan menghubungi kedutaan Burma, Kantor Luar Negeri Inggris, hingga Palang Merah Internasional, namun tidak ada yang dapat membantunya.

"Sebelum ini, saya tidak ingin berbicara dengan media atau terlibat terlalu banyak. Lebih baik saya menjauh dari politik, Ibu saya tidak pernah ingin saya terlibat. Tapi sekarang, dia telah dijatuhi hukuman, dan militer jelas tidak masuk akal, saya pikir kini saya akan mengatakan apa yang saya inginkan,” ujarnya.

Suu Kyi dijatuhi hukuman 33 tahun penjara dalam serangkaian persidangan setelah militer mengkudetanya dan menggulingkan pemerintahan pada tahun 2021. Sejak saat itu, Myanmar telah mengalami banyak perpecahan yang meletus, yang menewaskan puluhan ribu orang, karena tindakan keras dari militer.

Atas kondisi yang kacau itu, putra Suu Kyi juga mendesak masyarakat internasional untuk dapat membantu menyelesaikan krisis di Myanmar, di mana korban sipil terus meningkat karena tentara disebut menggunakan persenjataan mematikan dan serangan udaranya untuk menghancurkan perlawanan.

“Masyarakat internasional harus mulai melakukan sesuatu, termasuk menempatkan embargo senjata yang tepat pada militer, dan bahkan mendukung mereka yang mencoba melawan militer,” tambahnya.

Namun, terlepas dari sanksi dan isolasi internasional yang telah diberikan kepada Myanmar, junta militer disebut masih terus mengimpor senjata, dan bahan mentah untuk membuatnya, yang memicu negara itu terus berada di dalam genggaman keras junta militer.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya