Putra bungsu Aung San Suu Kyi, Kim Aris/BBC
Putra bungsu dari pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi mendesak junta militer untuk membebaskan ibunya dari penjara.
Dalam sebuah wawancara eksklusif di London dengan BBC baru-baru ini, putra Suu Kyi, bernama Kim Aris yang berkewarganegaraan Inggris, meminta dunia untuk membantunya menyoroti penangkapan ibunya yang sewenang-wenang itu.
"Saya tidak bisa membiarkan ibu saya terus merana di penjara," ungkap Aris, dalam wawancara yang dimuat
BBC.Menurut pengakuannya, junta militer tidak memberinya informasi apa pun tentang ibunya atau mengenai kondisi kesehatannya. Ia telah mencoba berbagai cara dengan menghubungi kedutaan Burma, Kantor Luar Negeri Inggris, hingga Palang Merah Internasional, namun tidak ada yang dapat membantunya.
"Sebelum ini, saya tidak ingin berbicara dengan media atau terlibat terlalu banyak. Lebih baik saya menjauh dari politik, Ibu saya tidak pernah ingin saya terlibat. Tapi sekarang, dia telah dijatuhi hukuman, dan militer jelas tidak masuk akal, saya pikir kini saya akan mengatakan apa yang saya inginkan,” ujarnya.
Suu Kyi dijatuhi hukuman 33 tahun penjara dalam serangkaian persidangan setelah militer mengkudetanya dan menggulingkan pemerintahan pada tahun 2021. Sejak saat itu, Myanmar telah mengalami banyak perpecahan yang meletus, yang menewaskan puluhan ribu orang, karena tindakan keras dari militer.
Atas kondisi yang kacau itu, putra Suu Kyi juga mendesak masyarakat internasional untuk dapat membantu menyelesaikan krisis di Myanmar, di mana korban sipil terus meningkat karena tentara disebut menggunakan persenjataan mematikan dan serangan udaranya untuk menghancurkan perlawanan.
“Masyarakat internasional harus mulai melakukan sesuatu, termasuk menempatkan embargo senjata yang tepat pada militer, dan bahkan mendukung mereka yang mencoba melawan militer,” tambahnya.
Namun, terlepas dari sanksi dan isolasi internasional yang telah diberikan kepada Myanmar, junta militer disebut masih terus mengimpor senjata, dan bahan mentah untuk membuatnya, yang memicu negara itu terus berada di dalam genggaman keras junta militer.
