Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Modi: Tidak Ada Ruang untuk Diskriminasi Minoritas di India

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Sehingga India tidak perlu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan hak-hak minoritas, seperti kelompok Muslim.

Hal itu disampaikan Modi ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (22/6). Ketika itu Biden mengatakan ia dan Modi membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

"Konstitusi dan pemerintahan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan. Artinya tidak ada ruang untuk diskriminasi atas kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin (dalam pemerintahan saya)," ujar Modi, seperti dikutip Reuters.


Sementara itu, dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Mereka juga menyoroti tindakan keras India terhadap jurnalis.

Para pendukung hak asasi dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi, yang Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu-nya telah memegang kekuasaan sejak 2014.I

Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

Menurut analis politik, tindakan lembut Biden terhadap Modi lantaran posisi penting India dalam persaingan AS melawan China. Hubungan ekonomi antara kedua negara juga mempersulit Washington untuk mengkritik hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya