Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Modi: Tidak Ada Ruang untuk Diskriminasi Minoritas di India

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Sehingga India tidak perlu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan hak-hak minoritas, seperti kelompok Muslim.

Hal itu disampaikan Modi ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (22/6). Ketika itu Biden mengatakan ia dan Modi membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

"Konstitusi dan pemerintahan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan. Artinya tidak ada ruang untuk diskriminasi atas kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin (dalam pemerintahan saya)," ujar Modi, seperti dikutip Reuters.


Sementara itu, dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Mereka juga menyoroti tindakan keras India terhadap jurnalis.

Para pendukung hak asasi dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi, yang Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu-nya telah memegang kekuasaan sejak 2014.I

Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

Menurut analis politik, tindakan lembut Biden terhadap Modi lantaran posisi penting India dalam persaingan AS melawan China. Hubungan ekonomi antara kedua negara juga mempersulit Washington untuk mengkritik hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya