Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Modi: Tidak Ada Ruang untuk Diskriminasi Minoritas di India

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Sehingga India tidak perlu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan hak-hak minoritas, seperti kelompok Muslim.

Hal itu disampaikan Modi ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (22/6). Ketika itu Biden mengatakan ia dan Modi membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

"Konstitusi dan pemerintahan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan. Artinya tidak ada ruang untuk diskriminasi atas kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin (dalam pemerintahan saya)," ujar Modi, seperti dikutip Reuters.


Sementara itu, dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Mereka juga menyoroti tindakan keras India terhadap jurnalis.

Para pendukung hak asasi dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi, yang Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu-nya telah memegang kekuasaan sejak 2014.I

Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

Menurut analis politik, tindakan lembut Biden terhadap Modi lantaran posisi penting India dalam persaingan AS melawan China. Hubungan ekonomi antara kedua negara juga mempersulit Washington untuk mengkritik hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya