Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Modi: Tidak Ada Ruang untuk Diskriminasi Minoritas di India

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Sehingga India tidak perlu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan hak-hak minoritas, seperti kelompok Muslim.

Hal itu disampaikan Modi ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (22/6). Ketika itu Biden mengatakan ia dan Modi membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

"Konstitusi dan pemerintahan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan. Artinya tidak ada ruang untuk diskriminasi atas kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin (dalam pemerintahan saya)," ujar Modi, seperti dikutip Reuters.


Sementara itu, dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Mereka juga menyoroti tindakan keras India terhadap jurnalis.

Para pendukung hak asasi dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi, yang Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu-nya telah memegang kekuasaan sejak 2014.I

Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

Menurut analis politik, tindakan lembut Biden terhadap Modi lantaran posisi penting India dalam persaingan AS melawan China. Hubungan ekonomi antara kedua negara juga mempersulit Washington untuk mengkritik hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya