Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Modi: Tidak Ada Ruang untuk Diskriminasi Minoritas di India

JUMAT, 23 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Sehingga India tidak perlu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan hak-hak minoritas, seperti kelompok Muslim.

Hal itu disampaikan Modi ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (22/6). Ketika itu Biden mengatakan ia dan Modi membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

"Konstitusi dan pemerintahan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan. Artinya tidak ada ruang untuk diskriminasi atas kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin (dalam pemerintahan saya)," ujar Modi, seperti dikutip Reuters.


Sementara itu, dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Mereka juga menyoroti tindakan keras India terhadap jurnalis.

Para pendukung hak asasi dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi, yang Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu-nya telah memegang kekuasaan sejak 2014.I

Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

Menurut analis politik, tindakan lembut Biden terhadap Modi lantaran posisi penting India dalam persaingan AS melawan China. Hubungan ekonomi antara kedua negara juga mempersulit Washington untuk mengkritik hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya