Berita

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) saat mengumumkan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK, 19 Januari 2023/RMOL

Politik

Aktivis Antikorupsi: Firli Bahuri Sedang Ditarget Barisan Sakit Hati

RABU, 21 JUNI 2023 | 14:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hasil penyelidikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK harus dihormati semua pihak.

Hal ini penting demi menjaga kinerja lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri dalam upaya memberantas praktik korupsi yang masih mengkhawatirkan.

Anggota Gerakan Masyarakat Sipil (Germas) Antikorupsi Jawa Timur, Imron Ghozali meminta, para pihak berhenti membangun opini melemahkan KPK melalui sentimen pribadi terhadap Firli Bahuri.


"Hormati Putusan Dewas KPK sudah bekerja melakukan penyelidikan secara objektif tidak mengikuti opini dan desakan," kata Imron dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6).

Pada dasarnya, Imron sudah menduga putusan Dewas yang menilai tidak ada pelanggaran kode etik pimpinan KPK terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK akan dipermasalahkan.

"Seperti yang kami duga, hasilnya akan dipermasalahkan. Mengapa? Karena mereka memang memiliki target dan sentimen pribadi kepada Firli Bahuri," sesal Imron.

Dikatakan Imron, sejak isu kebocoran informasi penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM muncul ke publik, terlihat jelas ada upaya sistematis sekelompok orang sakit hati yang menargetkan ketua KPK digulingkan.

Padahal sesuai hasil penyelidikan Dewas, kasus kebocoran dokumen tersebut tidak cukup bukti, apalagi jika diarahkan kepada Firli Bahuri.

"Tapi pihak-pihak itu sengaja mengarahkan ke sana, mereka punya angin segar terus membangun opini apalagi di Polda Metro Jaya yang Kapolda-nya mantan orang KPK sudah masuk penyidikan," terangnya.

Imron pun mengajak semua pihak untuk terus menguatkan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK.

"Ayo kita berhenti melemahkan kerja-kerja KPK, berhenti membangun opini atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga terus membuat gaduh bangsa ini," tutupnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya