Berita

PMII Babel saat melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur/Ist

Politik

PMII Babel Dukung Pj Gubernur Berantas "Maling Besar"

SELASA, 20 JUNI 2023 | 14:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, yang mengendus ada "Maling Besar" di lingkungan Pemprov Babel dapat respons positif dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Apalagi Pj Gubernur Babel sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keberadaan "Maling Besar" ini.

Ketua Cabang PMII Kota Pangkapinang, Akbar Izza Fadhilah menyatakan, Pj Gubernur Babel perlu menindak oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindakan korupsi.

“PMII sangat mendukung apa yang dilakukan PJ Gubernur Babel, khususnya dalam menegakkan hukum untuk menindak para koruptor dalam lingkungan pemerintahannya,” ujar Akbar, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Selasa (20/6).  


Agar upaya yang dilakukan Pj Gubernur Babel bisa maksimal dalam memberantas “Maling Besar”, PMII pun menyampaikan 4 tuntutan. Pertama, meminta Pj Gubernur Babel melaporkan maling besar ke aparat penegak hukum.

“Kedua, Pj Gubernur Babel dapat memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” imbuh Akbar.

Tuntutan ketiga, lanjut Akbar, meminta Pj Gubernur Babel menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel serta memberikan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat untuk meminimalkan adanya "Maling Besar".

“Keempat, Pj Gubernur Babel dan para pimpinan Forkopimda Provinsi Babel menciptakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan serta menindak tegas oknum yang terindikasi dan terbukti melakukan korupsi,” demikian Akbar.

PMII Cabang Kota Pangkalpinang dan PMII Cabang Kabupaten Bangka sempat melakukan aksi demonstrasi pada pekan lalu terkait pernyataan Pj Gubernur Babel tersebut. Mereka mendesak para "Maling Besar" di lingkungan Pemprov Babel ditindak tegas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya