Berita

Presiden Jokowi dan putra bungsu, Kaesang Pangarep/Net

Politik

Jokowi dan Kaesang Beda KK Bukan Dinasti, Ustaz Hilmi: Dianggap Semua Rakyat Bodoh

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 20:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pernyataan mantan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo bahwa terjunnya Kaesang Pangarep ke dunia politik bukan dinasti politik karena sudah berbeda dalam kartu keluarga (KK) merupakan hal yang sangat lucu.

Menurut Ustaz Hilmi Firdausi, argumen yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta itu seolah mengejek akal seluruh rakyat Indonesia.

“Saya baru tau kalau nasab itu bisa putus gara-gara sudah berbeda KK? Mau ketawa kok malah jadi miris. Apa dianggap semua rakyat Indonesia itu bodoh,” kata Ustaz Hilmi dalam unggahan di akun Twitter pribadinya dikutip, Minggu (18/6).


Ustaz yang konsisten membahas isu-isu nasional baik itu ke pemerintah maupun isu nasional lainnya ini kemudian berdoa agar diberikan pemimpin yang cerdas untuk kebaikan Indonesia.

“Berikanlah pemimpin-pemimpin cerdas di negeri ini hingga dari mulai ucapan sampai tindakannya adalah sesuatu yang berkualitas demi kebaikan negeri tercinta,” demikian Ustaz dengan akronim UHF ini.

Sebelumnya, menurut FX Rudy, politik dinasti itu jika Kaesang Pangarep masih berada di dalam satu KK dengan Presiden Jokowi. Jika KK sudah dipisah maka, bukan lagi disebut Jokowi membangun politik dinasti yang artinya kekuasaan politik dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

"Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho, Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri," kata FX Rudy, Jumat (16/6).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya