Berita

Presiden Uganda Yoweri Museveni/Net

Dunia

Presiden Uganda Yoweri Museveni Batal Ikut Misi Perdamaian Ukraina

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 08:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dengan alasan masih menjalani isolasi usai dinyatakan positif Covid-19, Presiden Uganda Yoweri Museveni mengumumkan bahwa dia tidak akan bergabung dengan para pemimpin Afrika lainnya dalam misi perdamaian yang akan digelar di Kyiv dan St. Petersburg.

Museveni yang dinyatakan positif Covid-19 pada 7 Juni lalu, mengaku pada Rabu (14/6) bahwa ia masih melakukan isolasi mandiri karena hasil pemeriksaan pekan ini menyatakan dirinya belum sembuh.

“Saya telah mengirimkan pesan resmi bahwa, karena status corona saya yang terus berlanjut, saya tidak dapat bergabung dengan grup tersebut," cuitnya di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Jumat (16/6).


Sambil mendoakan suksesnya misi, Museveni menambahkan utusannya untuk tugas khusus, Ruhakana Rugunda, telah ditunjuk mewakili Kampala.

Tujuh kepala negara Afrika yang ingin mengakhiri konflik Ukraina telah sepakat untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin di negara masing-masing kedua pemimpin pada Jumat dan Sabtu.

Dengan absennya Museveni, delegasi akan terdiri dari para pemimpin Komoro, Mesir, Afrika Selatan, Senegal, Kongo, dan Zambia.

Museveni mengatakan enam rekannya akan tiba di Polandia pada Kamis di mana mereka akan naik kereta ke Kyiv untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina.

Prakarsa perdamaian Afrika, yang dijuluki "Jalan Menuju Perdamaian", diumumkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Mei lalu.

Baik Ukraina maupun Rusia sepakat untuk menjadi tuan rumah dan akan mendengarkan delegasi dari benua yang telah terpukul keras oleh efek luapan krisis.

Ramaphosa telah mengecam konflik yang ia sebut menghancurkan, dengan mengatakan benua Afrika juga sangat menderita karenanya.

Pemimpin Afrika Selatan itu bersikeras bahwa Pretoria tidak akan terseret ke dalam perebutan kekuasaan global dan telah mengadopsi sikap netral sejalan dengan kebijakan luar negeri independennya yang telah berlangsung lama.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya