Berita

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte/Net

Dunia

Jokowi Kaji Dampak Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo belum bisa banyak mengomentari langkah pemerintah Belanda yang mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, lantaran hal tersebut berdampak ke banyak hal.

Meski begitu, dalam komentarnya, Jokowi mengapresiasi pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.

"Ya, bagus," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Kamis (15/7).


Jokowi mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Nanti kita lihat. Saya minta masukan dulu dari menlu karena impact-nya ke mana-mana," tambahnya.

Pengakuan resmi pemerintah Belanda disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte ketika berbicara selama sesi debat di Tweede Kamer atau parlemen pada Rabu (14/6).  

"Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar Rutte.

Pada awalnya, pemerintah Belanda mengakui Hari Kemerdekaan RI secara resmi pada 27 Desember 1949, sesuai dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dengan mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sejumlah pakar menilai, maka Belanda juga dianggap telah mengakui kejahatan perang, yaitu dengan menyerang Indonesia sebagai negara berdaulat lewat agresi militer pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Walau demikian, pemerintah Belanda menolak hal tersebut dengan berdalih agresi militer terjadi sebelum Konvensi Jenewa 1949 yang membahas hukum perang.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya