Berita

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte/Net

Dunia

Jokowi Kaji Dampak Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo belum bisa banyak mengomentari langkah pemerintah Belanda yang mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, lantaran hal tersebut berdampak ke banyak hal.

Meski begitu, dalam komentarnya, Jokowi mengapresiasi pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.

"Ya, bagus," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Kamis (15/7).

Jokowi mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Nanti kita lihat. Saya minta masukan dulu dari menlu karena impact-nya ke mana-mana," tambahnya.

Pengakuan resmi pemerintah Belanda disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte ketika berbicara selama sesi debat di Tweede Kamer atau parlemen pada Rabu (14/6).  

"Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar Rutte.

Pada awalnya, pemerintah Belanda mengakui Hari Kemerdekaan RI secara resmi pada 27 Desember 1949, sesuai dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dengan mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sejumlah pakar menilai, maka Belanda juga dianggap telah mengakui kejahatan perang, yaitu dengan menyerang Indonesia sebagai negara berdaulat lewat agresi militer pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Walau demikian, pemerintah Belanda menolak hal tersebut dengan berdalih agresi militer terjadi sebelum Konvensi Jenewa 1949 yang membahas hukum perang.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya