Berita

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte/Net

Dunia

Jokowi Kaji Dampak Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo belum bisa banyak mengomentari langkah pemerintah Belanda yang mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, lantaran hal tersebut berdampak ke banyak hal.

Meski begitu, dalam komentarnya, Jokowi mengapresiasi pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.

"Ya, bagus," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Kamis (15/7).


Jokowi mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Nanti kita lihat. Saya minta masukan dulu dari menlu karena impact-nya ke mana-mana," tambahnya.

Pengakuan resmi pemerintah Belanda disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte ketika berbicara selama sesi debat di Tweede Kamer atau parlemen pada Rabu (14/6).  

"Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar Rutte.

Pada awalnya, pemerintah Belanda mengakui Hari Kemerdekaan RI secara resmi pada 27 Desember 1949, sesuai dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dengan mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sejumlah pakar menilai, maka Belanda juga dianggap telah mengakui kejahatan perang, yaitu dengan menyerang Indonesia sebagai negara berdaulat lewat agresi militer pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Walau demikian, pemerintah Belanda menolak hal tersebut dengan berdalih agresi militer terjadi sebelum Konvensi Jenewa 1949 yang membahas hukum perang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya