Berita

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte/Net

Global

Jokowi Kaji Dampak Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo belum bisa banyak mengomentari langkah pemerintah Belanda yang mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, lantaran hal tersebut berdampak ke banyak hal.

Meski begitu, dalam komentarnya, Jokowi mengapresiasi pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.

"Ya, bagus," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Kamis (15/7).


Jokowi mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Nanti kita lihat. Saya minta masukan dulu dari menlu karena impact-nya ke mana-mana," tambahnya.

Pengakuan resmi pemerintah Belanda disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte ketika berbicara selama sesi debat di Tweede Kamer atau parlemen pada Rabu (14/6).  

"Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar Rutte.

Pada awalnya, pemerintah Belanda mengakui Hari Kemerdekaan RI secara resmi pada 27 Desember 1949, sesuai dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dengan mengakui Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sejumlah pakar menilai, maka Belanda juga dianggap telah mengakui kejahatan perang, yaitu dengan menyerang Indonesia sebagai negara berdaulat lewat agresi militer pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Walau demikian, pemerintah Belanda menolak hal tersebut dengan berdalih agresi militer terjadi sebelum Konvensi Jenewa 1949 yang membahas hukum perang.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya