Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Ada Perpecahan Relawan dan Partai, Pencapresan Ganjar Bisa Saja Dibatalkan Megawati

KAMIS, 15 JUNI 2023 | 08:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dinilai tidak happy usai mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres PDIP. Bahkan, diyakini Megawati masih bisa menggagalkan pencapresan Ganjar dan menggantinya dengan Puan Maharani.

Penilaian itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi usai melihat tanda-tanda ada perpecahan di antara partai dan relawan pendukung Ganjar. Penyebab awalnya adalah penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei, kemudian memicu kegelisahan para relawan hingga menuding PDIP sebagai biang kerok.

Relawan lantas mengaitkan penurunan itu karena Megawati menekan Ganjar untuk selalu mengakui diri sebagai petugas partai. Kemudian mengungkit rekam jejak internal PDIP yang sempat mengkritik kinerja Ganjar saat memimpin Jawa Tengah.  


"Juga sikap Jokowi dan anak-anaknya yang menjauhi Ganjar. Ini akan semakin membuat Ganjar dijauhi oleh relawannya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/6).

Muslim menilai, sejak Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo, keraguan di benak publik sudah mulai bermunculan. Tidak sedikit yang heran bahwa ada tokoh dikritik internal partai tapi kemudian diusung sebagai capres.

“Sangat mengagetkan publik. Karena di internal PDIP Ganjar dimusuhi, kok bisa ya diumumkan sebagai capres partai?" kata Muslim.

Di satu sisi, Muslim menafsirkan bahwa permintaan Megawati kepada Ganjar Pranowo agar mengaku petugas partai adalah bentuk upaya penekanan. Jika Ganjar tidak menurut, maka dia bisa diganti.

Dugaan ini, sambung Muslim, berjalan seiringan dengan wacana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bisa jadi Ganjar akan didrop sebagai capres definitif kalau Ganjar nggak nurut Mega dan PDIP," terang Muslim.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya