China mengkritik sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan mereka yang diduga terlibat dalam pelatihan pilot militer China dan pengembangan senjata.
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mendesak Washington untuk menghentikan penyalahgunaan langkah-langkah pengendalian ekspor yang merugikan perusahaan-perusahaan Tiongkok.
"Amerika Serikat berulang kali melewati batas konsep keamanan nasional, dengan menyalahgunakan kekuasaan negara serta secara tidak sah menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan dengan sembrono mengganggu tatanan ekonomi internasional dan aturan perdagangan," kata Wang, seperti dikutip
PBS Online, Rabu (14/6).
Lebih lanjut, Wang juga menyatakan bahwa negaranya menuntut agar Washington segera memperbaiki praktek buruk yang sering mempolitisasi, memanfaatkan, dan mempersenjatai masalah ekonomi, perdagangan dan yang lainnya dengan dalih hak asasi manusia, yang tidak berdasar.
Kritikan itu disampaikan Beijing setelah AS pada Senin, menjatuhkan sanksi kepada 43 entitas asing dan Tiongkok ke dalam daftar yang dikontrol ekspornya, atas alasan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Di antara mereka yang terdaftar adalah perusahaan Frontier Services Group Ltd., sebuah perusahaan keamanan dan penerbangan yang sebelumnya didirikan oleh pendiri Blackwater, Erik Prince, dan Test Flying Academy of South Africa, sebuah sekolah penerbangan yang diawasi oleh otoritas Inggris karena melatih pensiunan pilot militer Inggris untuk melatih penerbang Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang menerima ekspor dari AS untuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional negara.
Selain itu, menurut Departemen Perdagangan AS, beberapa perusahaan lainnya juga dikenai sanksi karena diduga membantu pengembangan senjata hipersonik Tiongkok, modernisasi militer, dan juga perusahaan yang diduga memasok barang untuk membantu pemerintah Tiongkok memantau etnis Uighur dengan ketat.
Sejauh ini, dalam tiga tahun terakhir, AS kerap memberlakukan beberapa putaran sanksi dan pembatasan impornya terhadap perusahaan yang diyakini membantu tindakan keras China terhadap etnis minoritas, khususnya wilayah Xinjiang Barat. Atas tindakan yang telah dikecam pemerintah China.
