Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Bos Wagner Dilema, Putin Dukung Menhan Rusia Soal Kontrak Militer

RABU, 14 JUNI 2023 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Posisi pendiri sekaligus pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin menjadi serba salah, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungannya untuk kebijakan kontrak militer yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.

Putin dalam sebuah pernyataan pada Selasa (13/6), mendesak agar Wagner dapat menandatangani perjanjian tersebut jika ingin ikut pasukan Rusia berperang di Ukraina.

Menurut Putin, kontrak itu penting sebagai landasan hukum yang digunakan untuk memastikan jaminan sosial diberikan kepada para tentara Wagner selama mereka bergabung.


“Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan jaminan sosial. Karena kalau tidak ada kontrak dengan negara dan kementerian pertahanan, maka tidak ada landasan hukum jaminan sosial dari negara," tegasnya, seperti dimuat TASS.

“Ini harus dilakukan dan dilakukan secepat mungkin,” tambah Putin.

Pernyataan Putin dikeluarkan tak lama setelah Prigozhin menolak keras kebijakan Menhan Shoigu untuk meresmikan "pasukan sukarelawan" (tentara bayaran/Wagner) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tentara.

Shoigu ingin mereka menandatangani kontrak individu dengan kementerian pertahanan sehingga mereka dapat memiliki status hukum yang diperlukan untuk beroperasi di Ukraina.

Setelah Putin mengeluarkan dukungannya, Prigozhin menjadi dilema. Akhir pekan lalu dia menolak untuk menandatangani apapun dengan Kemenhan Rusia.

Tetapi sekarang Prigozhin mau tidak mau harus mengikuti arahan teman dekatnya sekaligus pemimpin Rusia tersebut.

Di sisi lain, Bos Wagner itu sangat tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Shoigu karena pernah dikecewakan saat tentaranya berperang di medan pertempuran Bakhmut.

Prigozhin pernah menuduh Shoigu sengaja tidak memberikan pasokan amunisi yang dibutuhkan oleh Wagner di garis depan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya