Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Masa Depan KPP Buram dan Anies Gagal Nyapres Jika Demokrat Keluar

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Masa depan politik Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang akan buram jika Partai Demokrat menarik diri.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat, KPP akan jadi petaka bagi Anies jika satu dari ketiga partai tersebut menarik diri. Artinya, secara hitungan di atas kertas maka menjadi petaka buat Anies untuk jadi kandidat capres.

"Dikarenakan syarat undang undang tentang threshold partai atau koalisi untuk dapat mengusung pasangan capres," demikian kata Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Namun demikian, Arman memandang bahwa politik tidak selalu bulat. Misalnya, Demokrat menarik diri maka bisa saja masuk PAN atau Golkar. Bahkan, kata Arman, PAN dan Golkar bisa jadi bergabung ke koalisi perubahan dengan tetap quorum terhadap threshold.

"Namun tekanan kepada Anies akan lebih kuat misal Airlangga harus menjadi Wakil Anies," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

Partai Demokrat sendiri mengaku siap membuka komunikasi politik dengan PDIP. Meski demikian, pihak Demokrat menyatakan bahwa kerjasama politik bisa dibangun asalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya