Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Masa Depan KPP Buram dan Anies Gagal Nyapres Jika Demokrat Keluar

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Masa depan politik Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang akan buram jika Partai Demokrat menarik diri.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat, KPP akan jadi petaka bagi Anies jika satu dari ketiga partai tersebut menarik diri. Artinya, secara hitungan di atas kertas maka menjadi petaka buat Anies untuk jadi kandidat capres.

"Dikarenakan syarat undang undang tentang threshold partai atau koalisi untuk dapat mengusung pasangan capres," demikian kata Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Namun demikian, Arman memandang bahwa politik tidak selalu bulat. Misalnya, Demokrat menarik diri maka bisa saja masuk PAN atau Golkar. Bahkan, kata Arman, PAN dan Golkar bisa jadi bergabung ke koalisi perubahan dengan tetap quorum terhadap threshold.

"Namun tekanan kepada Anies akan lebih kuat misal Airlangga harus menjadi Wakil Anies," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

Partai Demokrat sendiri mengaku siap membuka komunikasi politik dengan PDIP. Meski demikian, pihak Demokrat menyatakan bahwa kerjasama politik bisa dibangun asalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya