Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Masa Depan KPP Buram dan Anies Gagal Nyapres Jika Demokrat Keluar

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Masa depan politik Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang akan buram jika Partai Demokrat menarik diri.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat, KPP akan jadi petaka bagi Anies jika satu dari ketiga partai tersebut menarik diri. Artinya, secara hitungan di atas kertas maka menjadi petaka buat Anies untuk jadi kandidat capres.

"Dikarenakan syarat undang undang tentang threshold partai atau koalisi untuk dapat mengusung pasangan capres," demikian kata Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Namun demikian, Arman memandang bahwa politik tidak selalu bulat. Misalnya, Demokrat menarik diri maka bisa saja masuk PAN atau Golkar. Bahkan, kata Arman, PAN dan Golkar bisa jadi bergabung ke koalisi perubahan dengan tetap quorum terhadap threshold.

"Namun tekanan kepada Anies akan lebih kuat misal Airlangga harus menjadi Wakil Anies," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

Partai Demokrat sendiri mengaku siap membuka komunikasi politik dengan PDIP. Meski demikian, pihak Demokrat menyatakan bahwa kerjasama politik bisa dibangun asalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya