Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tudingan Riak Berbahaya Jokowi Seolah Mengarah ke Anies Baswedan

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 07:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Alasan Presiden Joko Widodo bahwa cawe-cawe politiknya untuk mencegah riak-riak yang membahayakan bangsa, dianggap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin sebagai kekhawatiran yang berlebihan.

Ujang menganalisis, riak-riak yang dianggap membahayakan negara dan bangsa oleh Jokowi seolah dialamatkan untuk Anies Baswedan yang saat ini diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Tudingan ini diarahkan kepada kalangan di luar pemerintah tepatnya oposisi," kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


"Bisa jadi menuduh Anies menjalankan politik identitas yang didukung kelompok 212. Itu stigma yang tidak benar," sambungnya.

Menurutnya, Anies Baswedan sejak masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dianggap sudah berseberangan secara politik pemerintahan dengan Jokowi.

Sikap oposisi Anies makin kentara ketika diusung oleh tiga parpol anggota KPP yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Demokrat.

"Cawe-cawe itu urusan pribadi. Tapi kalau presiden cawe-cawe ini yang dikhawatirkan abuse of power," tandas analis politik Universitas Al Azhar itu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya