Berita

Dokumen negara yang disimpan Donald Trump di kamar mandinya di vilanya yang mewah setelah ia meninggalkan Gedung Putih/Net

Dunia

Joe Biden dan Hillary Clinton Juga Ceroboh Soal Dokumen Rahasia Negara, Ada Standar Berbeda untuk Trump?

SABTU, 10 JUNI 2023 | 17:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dakwaan terbaru terhadap mantan presiden AS, Donald Trump telah menyita perhatian politikus Amerika.

Banyak yang mempertanyakan dakwaan tersebut tetapi lawan-lawan Trump justru mendukung langkah pengadilan dengan alasan keamanan negara.

Pengadilan AS pada Jumat merinci 37 tuntutan pidana terhadap Trump, termasuk tuduhan penyimpanan dokumen rahasia tanpa izin dan konspirasi untuk menghalangi penyelidikan, selama ia menjabat sampai meninggalkan Gedung Putih.

Trump dianggap salah dalam menangani ratusan dokumen rahasia, termasuk tentang rahasia nuklir AS dan rencana militer. Di antara tuduhan itu disebutkan bahwa Trump menyimpan file-file itu di perkebunannya di Florida, termasuk di ballroom dan shower, dan berbohong kepada penyelidik.

Jaksa mengatakan bahwa ketika Trump meninggalkan jabatannya, dia membawa sekitar 300 file rahasia ke Mar-a-Lago - rumahnya di tepi laut di Palm Beach, yang juga merupakan klub anggota pribadi yang luas.

Ini pertama kalinya seorang mantan presiden AS menghadapi dakwaan federal, menjadi perkembangan menakjubkan yang menyita perhatian penjuru AS dan dunia.

Senator Lisa Murkowski dari Alaska, seorang Republikan yang pernah bertengkar dengan Trump di masa lalu, mengatakan bahwa tuduhan terhadap Trump cukup serius. Apa yang dilakukan Trump tidak dapat diabaikan begitu saja, menurutnya.

"Penyalahgunaan dokumen rahasia adalah kejahatan federal karena dapat mengungkap rahasia nasional, serta sumber dan metode yang mereka peroleh," katanya, seperti dikutip dari NBC, Sabtu (10/6).

Ia menambahkan bahwa langkah Trump yang berusaha menghalangi penyelidikan juga termasuk masalah kriminal.

"Siapa pun yang dinyatakan bersalah - apakah seorang analis, mantan presiden, atau pejabat terpilih atau ditunjuk lainnya - harus menghadapi konsekuensi yang sama," tambahnya.

Jack Smith, penasihat khusus dalam kasus ini, bereaksi dengan suara-suara yang menentang keputusan pengadilan terhadap Trump.

"Undang-undang kami yang melindungi informasi pertahanan nasional sangat penting untuk keselamatan dan keamanan Amerika Serikat dan harus ditegakkan. Pelanggaran undang-undang itu membahayakan negara kami," katanya.

Profesor hukum Universitas Georgetown Todd Huntley mengatakan, "Di antara rekaman video pengawasan, pesan teks, dan rekaman audio ini, mereka memiliki bukti yang sangat kuat tentang penyimpanan dokumen-dokumen itu dengan sengaja dan disengaja."

Politikus pendukung Trump, salah satunya Ketua DPR Kevin McCarthy, dalam cuitannya mengatakan, dakwaan terhadap Trump menandai hari yang gelap bagi Amerika Serikat.

"Tuduhan itu akan mengacaukan bangsa ini karena ini menyangkut inti dari keadilan yang sama untuk semua, yang tidak terlihat hari ini. Dan kami tidak akan mendukungnya," katanya dalam cuitan di media sosial.

Ia kemudian membandingkan dengan apa yang dilakukan Joe Biden yang saat selesai menjabat sebagai wakil presiden di masa kepemimpinan Barack Obama, juga melakukan hal yang sama, salah menangani dokumen rahasia negara.

“Tidak masuk akal," katanya. "Joe Biden juga menyimpan dokumen rahasia selama beberapa dekade,” ujar McCarthy.

Senada dengannya, Senator John Barrasso, ketua Konferensi Senat Republik, juga mengecam penyelidikan terhadap Trump. Membandingkannya dengan apa yang dilakukan Joe Biden.

“Dakwaan ini tentu terlihat seperti penerapan keadilan yang timpang. Sejumlah besar materi rahasia ditemukan di garasi Presiden Biden di Delaware. Tidak ada dakwaan. Hillary Clinton (mantan ibu negara AS yang pernah menjadi menteri dalam negeri di era Barack Obama) memiliki server komputer di rumahnya dengan dokumen-dokumen rahasia. Juga Tidak ada dakwaan. ... Anda tidak bisa tidak bertanya mengapa ini terjadi. Rasanya politis, dan busuk," kecamnya.

Ron DeSantis, gubernur Florida yang mencalonkan diri untuk pemilihan 2024 juga bereaksi.

"Saya pikir perlu ada satu standar keadilan di negara ini," kata DeSantis.

"Hillary juga memiliki email (ke server dokumen negara). Apakah ada standar berbeda untuk menteri luar negeri dari Partai Demokrat versus mantan presiden dari Partai Republik?" tanyanya.

Direktur FBI James Comey mengatakan, Hillary Clinton,juga pernah melakukan kecerobohan.

"FBI menyelidiki Clinton selama berbulan-bulan atas penggunaan akun email pribadinya dengan fokus pada apakah dia salah menangani informasi rahasia dengan mengirimkannya melalui server pribadi yang tidak aman. Meskipun ada pelanggaran yang sama seperti Trump, tidak ada jaksa penuntut yang membawa kasus itu," katanya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya