Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun: Cawe-cawe Jokowi Melukai Konstitusi

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 07:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perkara cawe-cawe Presiden Joko Widodo akhirnya membuat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengusulkan impeachment atau pemakzulan kepada DPR RI. Walaupun proses pemakzulan Jokowi ini dinilai tidak akan mudah terwujud.

Bagi pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, pandangan Denny tersebut mengingatkan masyarakat betapa rendahnya berpolitik bangsa ini.

Dituturkan Refly, Denny mencontohkan Presiden AS Richard Nixon dari Partai Republik yang segera mundur sebelum di-impeach karena memasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Ini menunjukkan etika politik yang luar biasa yang ditunjukkan Nixon.


Refly menambahkan poin-poin yang menjadi dasar Denny Indrayana mengusulkan pemakzulan presiden. Di mana Denny menyebut ada tiga poin. Yaitu penjegalan bakal calon presiden Anies Baswedan, soal "Moeldoko Gate" yang akan jadi preseden buruk, dan menengarai ada cawe-cawe untuk menentukan arah koalisi partai politik.

"Salah satunya Denny menyebut soal penggantian Ketua Umum PPP karena konon tiga kali bertemu Anies Baswedan," ujar Refly Harun dalam diskusi Forum Kajian Strategis dan Advokasi bertema "Tolak Cawe-cawe Jokowi, Tolak Narasi Politik Identitas, Kembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat" yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Kamis (8/6).

Poin keempat, ditambahkan Refly, terkait dengan ijazah palsu Presiden Jokowi. Di mana sepengetahuan Refly, tidak ada penyebaran berita bohong dalam putusan hakim. Hingga kemudian diganti pasal yang terkait SARA.

"Kalau dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka presiden itu bagian dari suku, bagian dari agama, bagian dari RAS, bagian dari antargolongan. How come kita bernegara kalau begitu? Presiden itu belong to Republic, belong to State. Belong to Rakyat Negara Indonesia. Itu yang harus kita pahami," tegasnya.

Kelima, lanjut Refly, yaitu pembiaran pergantian semena-mena Hakim Konstitusi Aswanto. Refly mempertanyakan seorang hakim bisa dengan mudahnya diganti di tengah jalan oleh DPR.

Karena itulah Refly setuju dengan pernyataan Denny soal impeachment ini, meski tidak ujug-ujug muncul tapi diusulkan melalui hak angket. Dengan tujuan menyelidiki poin-poin tadi untuk mencapai kebenaran, bukan mencari pembenaran atas isu tersebut.

"Hak angket ini adalah hak biasa di DPR, kalau memang terbukti bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat, sampai impeachment. Kalau tidak terbukti maka nama Presiden Jokowi dibersihkan," tuturnya.

Seperti Denny, Refly juga sadar bahwa tidak mudah mengusulkan pemakzulan ini. Karena, menurut dia, konstelasi hukum dan politik yang sudah dikuasai oleh  pemerintahan saat ini.

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini jauh lebih melukai konstitusi, melanggar konstitusi, dibandingkan apa yang pernah dilakukan Richard Nixon yang menyadap kantor Demokrat," demikian Refly.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya