Berita

Presiden Jokowi saat jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6), didampingi Megawati, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani/Ist

Politik

Proposal Perdamaian Ukraina Disoal, Megawati Bisa Hambat Prabowo lewat Jokowi

RABU, 07 JUNI 2023 | 13:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap presiden yang bakal memanggil Menhan Prabowo Subianto terkait Proposal Perdamaian Ukraina, bisa saja upaya Ketua Umum PDIP Megawati untuk menghambat Prabowo lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih Jokowi dinilai berpotensi main dua kaki pada Pemilu 2024, baik di Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

“Mungkin-mungkin saja, bisa jadi. Kalau di politik kan mungkin-mungkin saja. Prabowo dianggap kuat karena didukung Jokowi, jadi bisa saja dihambat Megawati,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/6).


Menurut dia, di dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menunjuk pencapresan Ganjar Pranowo yang tak terduga pun terjadi, dan begitu cepat.

“Namanya juga politik, kejadian Batutulis (deklarasi pencapresan Ganjar) kan juga begitu,” katanya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto akan dipanggil dan dimintai penjelasan oleh Jokowi, buntut proposal konflik Rusia-Ukraina pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.

“Saya belum bertemu Pak Prabowo. Mungkin hari ini atau besok saja saya undang. Meminta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan,” kata Jokowi, saat jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6).

Proposal itu, tambah Jokowi, berasal dari Prabowo secara pribadi. "Itu dari pak Prabowo sendiri," katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya