Berita

Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan/RMOL

Hukum

Resmi Tahan Dadan Tri Yudianto, KPK Segera Panggil Sekretaris MA Hasbi Hasan

RABU, 07 JUNI 2023 | 01:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah menahan mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan terhadap tersangka lainnya, yakni Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya secara resmi mengumumkan dua tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, yakni Hasbi Hasan (HH) selaku Hakim yang menjabat Sekretaris MA, dan Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku Komisaris Independen PT Wika Beton.

Namun saat ini, KPK baru menahan Dadan usai diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya.


"Kenapa yang ditahan satu, padahal yang ditetapkan dua? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Itu adalah bagian dari teknis dan strategi, tinggal waktu saja," ujar Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (6/6).

Sementara itu, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri memastikan pihaknya akan mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Hasbi, untuk selanjutnya dilakukan upaya paksa penahanan.

"Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan beberapa waktu ke depan," kata Ali.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. Yaitu Sudrajad Dimyati (SD) selaku Hakim Agung MA; Gazalba Saleh (GS) selaku Hakim Agung MA; Prasetio Nugroho (PN) selaku Hakim Yustisial dan Panitera Pengganti para Kamar Pidana MA dan Asisten Hakim Agung Gazalba; Edy Wibowo selaku Hakim Yustisial Panitera Pengganti di MA; Redhy Novarisza (RN) selaku Staf Hakim Agung Gazalba; Elly Tri Pangestu (ETP) selaku Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA.

Selanjutnya, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Nurmanto Akmal (NA) selaku PNS MA; Albasri (AB) selaku PNS MA; Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID); Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku Debitur KSP ID; dan Wahyudi Hardi (WH) selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM).

Dalam perkara suap ini, tersangka Dadan membantu mengurus perkara Kasasi di MA agar Budiman Gandi Suparman dihukum bersalah, dan juga mengawasi Yosep Parera (YP) yang sedang mengurus dan mengawal perkara Peninjauan Kembali (PK) yang sedang berproses di MA mengenai kasus perselisihan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Sebagai imbalannya, tersangka Dadan meminta fee kepada Heryanto Tanaka berupa suntikan dana. Dadan lantas menghubungi dan meminta bantuan tersangka Hasbi.

Untuk pengurusan Kasasi di MA itu, Heryanto menyerahkan uang kepada Dadan sebesar Rp11,2 miliar yang ditransfer sebanyak 7 kali. Sebagian uang itu, diberikan Dadan kepada Hasbi pada Maret 2022.

Atas pengondisian itu, tersangka Dadan menginformasikan kepada Yosep bahwa putusan perkara nomor 326 K/Pid/2022 atas nama terdakwa Budiman Gandi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya