SEJAK 1990-an, negara-negara maju yang kuat secara ekonomi telah memperoleh pengaruh besar dalam politik global.
Dahulu, ekonomi global terbagi menjadi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan. Utara mewakili wilayah negara-negara kaya sedangkan Selatan mewakili negara-negara miskin.
Namun seiring berjalannya waktu, keberhasilan pembangunan di Selatan seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hongkong, serta meningkatnya peran China sebagai motor perekonomian dunia telah membawa perubahan besar dalam perekonomian global.
Salah satu wujud nyata dari perubahan pusat ekonomi global adalah terbentuknya G20 (Group of 20), yaitu sebuah forum kerja sama ekonomi internasional terbesar di dunia.
Adanya G20 telah menyatukan ekonomi utama dunia yang penting secara sistemik. Anggotanya mewakili 85% dari PDB global, 75% dari perdagangan internasional dan dua pertiga dari populasi dunia.
Karena itu G20 memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur dan tata kelola global terhadap semua masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat internasional.
Seiring berkembangnya masalah-masalah global di tengah politik internasional yang tidak pasti, lima negara G20, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia mengalami kekhawatiran dalam isu-isu global baru yang telah muncul, termasuk di bidang keuangan dan ekonomi, keamanan, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Mereka khawatir bahwa masalah-masalah tersebut akan terpinggirkan oleh agenda persaingan kepentingan dari negara-negara kuat yang memiliki kontrol lebih atas politik global.
Berdasarkan petimbangan di atas, kemudian pada tahun 2013 di sela-sela Sidang Umum PBB ke-68, para Menteri Luar Negeri mendirikan MIKTA sebagai sebuah alternatif di mana negara-negara tersebut dapat menjaga kepentingan dan prioritas global.
Negara-negara anggota MIKTA percaya bahwa mereka dapat bertindak sebagai mediator dalam perselisihan global dan regional jika mereka membangun kemampuan untuk bertindak secara independen.
Secara umum, MIKTA bertujuan untuk memberikan kontribusi solusi konstruktif untuk tantangan regional dan global serta meningkatkan efektivitas tata kelola global.
Oleh karena itu, MIKTA merupakan langkah untuk memperkuat kerjasama antar negara-negara anggotanya dalam menyuarakan isu-isu global yang penting dan mendapatkan pengaruh dalam organisasi internasional.
Pengejawantahan Politik Bebas Aktif Indonesia dalam Visi MIKTADengan demikian tujuan MIKTA adalah untuk mempromosikan dialog dan solusi dalam mengedepankan isu-isu global yang menjadi permasalahan bersama. Tujuan tersebut secara implisit mengindikasikan sebuah pengejawantahan dalam prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif.
Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di mana salah satu tujuan negara adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Selaras dengan tujuan MIKTA, “mempromosikan dialog dan solusi dalam mengedepankan isu-isu global yang menjadi permasalahan bersama” merupakan sebuah bentuk upaya aktif dalam mendorong perdamaian dan kesejahteraan dunia.
Sebagai forum kerja sama lintas wilayah, kehadiran MIKTA diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah rivalitas negara-negara adidaya, mengingat kelima negara anggotanya merepresentasikan negara-negara kekuatan menengah (
middle power) di regionalnya masing-masing.
Dengan demikian, bergabungnya Indonesia dengan MIKTA merupakan perwujudan dari implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia di Era kontemporer.
Keketuaan MIKTA Indonesia 2023Setelah berhasil dalam Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia tidak hanya menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja, tetapi juga keketuaan MIKTA di tahun 2023 ini. Tepatnya di New Delhi, 2 Maret 2023 secara resmi Indonesia menerima serah terima keketuaan MIKTA dari Turki (
Kemlu, 2023).
Dengan menerima keketuan MIKTA 2023, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar dalam mempromosikan politik luar negerinya yang menganut prinsip bebas aktif.
Arti "bebas aktif" bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999).
Berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi pada saat serah terima keketuaan MIKTA 2023, Indonesia mengusung tiga prioritas dalam keketuaannya, tiga prioritas tersebut adalah Memperkuat Multilateralisme, Pemulihan inklusif, dan Transformasi digital (
Kemlu, 2023).
Tiga prioritas tersebut tentunya selaras dengan MIKTA Vision Statement Tahun 2015, mengamanatkan komitmen MIKTA untuk berperan aktif dalam diskusi tentang isu-isu global di forum multilateral guna mengurangi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang di tengah berbagai kebijakan yang terpolarisasi.
Namun bagaimanapun juga, visi mikta tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya terkait bagaimana Indonesia akan mewujudkan visi menjadikan MIKTA sebagai
bridge-builder yang artinya dapat menjadi jembatan di tengah rivalitas percaturan politik global.
*Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
