Berita

Ilustrasi/Net

Global

Kerusuhan Terus Berlanjut, AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk Sudan

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 18:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap empat perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan tentara dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan pada Kamis (1/6), setelah kerusuhan kembali meletus di negara itu.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mereka telah menargetkan empat perusahaan yang diduga menghasilkan pendapatan dari konflik dan berkontribusi dalam pertempuran yang berlangsung sejak April lalu itu.

“Melalui sanksi, kami memutus aliran keuangan utama ke Pasukan Pendukung Cepat dan Angkatan Bersenjata Sudan, merampas sumber daya yang mereka butuhkan untuk membayar tentara, mempersenjatai kembali, memasok, dan berperang di Sudan,” kata Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.


Seperti dimuat Reuters pada Jumat (2/6), AS menjatuhkan sanksinya kepada perusahaan Algunade, dan perushaan Tradive General Trading L.L.C yang dikendalikan oleh komandan RSF.

Selain itu Washington juga telah memberikan sanksinya kepada Sistem Industri Pertahanan, yang merupakan perusahaan pertahanan terbesar di Sudan, dan perusahaan senjata Sudan Master Technology, yang berafiliasi dengan militer negara itu.

Serta memberlakukan pembatasan visanya terhadap individu di Sudan, termasuk pejabat dari tentara dan RSF serta para pemimpin dari bekas pemerintahan Omar Al Bashir.

Menurut Janet, pihaknya saat ini akan terus berdiri mendukung warga sipil untuk melawan mereka yang melanggengkan kekerasan terhadap rakyat Sudan.

Langkah terbaru itu telah menandai tindakan hukuman pertama yang diberlakukan Washington berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei lalu, yang membuka jalan bagi sanksi baru untuk negara itu di tengah pertempuran.

Kedua belah pihak baru-baru ini, terutama pasukan militer Sudan telah menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat, bersama Arab Saudi pada Mei lalu, yang memicu meletusnya kembali konflik di negara itu.

Menurut catatan PBB, konflik yang pecah sejak 15 April itu telah menewaskan lebih dari 600 orang, yang membuat lebih dari 1,2 juta masyarakat mengungsi, dan mendorong 400.000 lainnya melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga untuk mencari tempat berlindung.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya