Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap empat perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan tentara dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan pada Kamis (1/6), setelah kerusuhan kembali meletus di negara itu.
Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mereka telah menargetkan empat perusahaan yang diduga menghasilkan pendapatan dari konflik dan berkontribusi dalam pertempuran yang berlangsung sejak April lalu itu.
“Melalui sanksi, kami memutus aliran keuangan utama ke Pasukan Pendukung Cepat dan Angkatan Bersenjata Sudan, merampas sumber daya yang mereka butuhkan untuk membayar tentara, mempersenjatai kembali, memasok, dan berperang di Sudan,” kata Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.
Seperti dimuat
Reuters pada Jumat (2/6), AS menjatuhkan sanksinya kepada perusahaan Algunade, dan perushaan Tradive General Trading L.L.C yang dikendalikan oleh komandan RSF.
Selain itu Washington juga telah memberikan sanksinya kepada Sistem Industri Pertahanan, yang merupakan perusahaan pertahanan terbesar di Sudan, dan perusahaan senjata Sudan Master Technology, yang berafiliasi dengan militer negara itu.
Serta memberlakukan pembatasan visanya terhadap individu di Sudan, termasuk pejabat dari tentara dan RSF serta para pemimpin dari bekas pemerintahan Omar Al Bashir.
Menurut Janet, pihaknya saat ini akan terus berdiri mendukung warga sipil untuk melawan mereka yang melanggengkan kekerasan terhadap rakyat Sudan.
Langkah terbaru itu telah menandai tindakan hukuman pertama yang diberlakukan Washington berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei lalu, yang membuka jalan bagi sanksi baru untuk negara itu di tengah pertempuran.
Kedua belah pihak baru-baru ini, terutama pasukan militer Sudan telah menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat, bersama Arab Saudi pada Mei lalu, yang memicu meletusnya kembali konflik di negara itu.
Menurut catatan PBB, konflik yang pecah sejak 15 April itu telah menewaskan lebih dari 600 orang, yang membuat lebih dari 1,2 juta masyarakat mengungsi, dan mendorong 400.000 lainnya melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga untuk mencari tempat berlindung.
