Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Di Negara Demokratis, Tidak Lazim Seorang Presiden Cawe-cawe Pemilu

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 09:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk ikut “cawe-cawe” dalam Pemilu 2024 dinilai telah menjatuhkan marwah dirinya sebagai presiden. Sebab, apa yang disampaikan mantan Walikota Solo itu sudah keluar dari norma demokrasi.

Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan bahwa dalam tradisi demokrasi, seorang presiden seharusnya tidak terlibat dan melibatkan diri secara langsung dalam menentukan siapa penerusnya.

Artinya, kata Pangi, pernyataan Jokowi itu menyiratkan ada keberpihakan kepada salah satu calon presiden.


“Menyatakan secara terbuka tidak akan netral adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis, walaupun dibungkus dengan alasan demi bangsa dan negara, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik dan segudang alasan lainnya," kata Pangi Syarwi Chaniago lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/6).

Buntut dari pernyataan itu, kini timbul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Jika dibiarkan, maka hal ini akan memunculkan kekacauan besar dalam bernegara.

"Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya