Pakar hukum tata negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Erfandi/RMOL
Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini bergulir di Ombudsman RI menjadi polemik.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jawen membuka peluang menjemput paksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs jika ketidakkehadirannya dalam klarifikasi laporan Brigjen Endar Priantoro.
Menurut pakar hukum tata negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Erfandi, persoalan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari KPK perlu didudukkan pada porsinya secara proporsional.
“Saya lihat perdebatan antara KPK, Pak Endar dan Ombudsman terjadi karena persoalan tersebut tidak ditempatkan pada posisi yang proporsional,” Kata Erfandi pada Rabu (31/5).
Erfandi berpendapat, kasus pemberhentian Endar dari KPK bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, secara prinsip pemberhentian Endar memang menjadi kewenangan kepegawaian termasuk internal KPK. Namun demikian, namun jika ada indikasi maladministrasi yang dilakukan oleh KPK, maka itu hak bagi Endar untuk melaporkan ke Ombudsman.
“Laporan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh KPK saya kira juga perlu dihargai hingga ada proses investigasi dari Ombudsman karena itu juga diatur dalam UU Ombudsman,” kata Erfandi.
Akan tetapi, lanjut Erfandi, pemberhentian Endar tidaklah tepat jika hanya ditangani oleh ombudsman. Alasannya, pemberhentian itu adalah keputusan yang bersifat beschiking.
Artinya, jelas Erfandi, terkait keputusan KPK, Ombudsman tidak memiliki wewenang karena jika ada sengketa masuk pada kompetensinya PTUN sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.
“Jadi saya kira Ombudsman dapat masuk pada persoalan maladministrasi dalam proses pemberhentian pak Endar. Namun terhadap keputusan pemberhentian Endar Ombudsman tidak lagi berwenang karena itu persoalan internal KPK yang hanya dapat digugat oleh pak Endar ke PTUN,” tutup Erfandi.
