Berita

Representative Images/Net

Dunia

Inggris akan Bantu Berantas Penyelundupan Manusia di Afrika Utara

SENIN, 29 MEI 2023 | 11:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Inggris berkomitmen untuk membantu memberantas perdagangan manusia di negara-negara Afrika Utara.

Menurut surat kabar The Times, kepolisian Inggris, akan bergabung dengan Petugas Badan Kejahatan Nasional   untuk menghentikan para penyelundup manusia di kawasan itu.

Dalam melakukan upaya tersebut Menteri Negara Imigrasi Inggris Robert Jenrick akan melakukan perjalanannya ke negara Afrika Utara dan Eropa mulai pekan ini, termasuk ke Aljazair, Tunisia, Italia dan Prancis.


"Kunjungan itu untuk melakukan diskusi dengan mitra internasional, terkait tantangan global bersama dari kejahatan imigrasi yang terorganisir," tulis The National News dalam laporannya, Senin (29/5),

Perjalanan Jenrick dilakukan saat Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan kampanye yang bertujuan mencegah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh geng kejahatan terorganisir yang mengiming-imingi hidup indah di negara lain.

Dalam kampanye tersebut, pemerintah Inggris memperkenalkan langkah penahanan dan pemulangan kembali ke negaranya kepada para migran jika mereka melakukan perjalanan ilegal dengan rute berbahaya itu.

"Kelompok penyelundup kriminal tidak peduli dengan keselamatan orang-orang yang diselundupkan, mereka tidak memiliki keraguan untuk menjajakan kebohongan online, bahkan membahayakan anak-anak," kata seorang juru bicara kantor Departemen Dalam Negeri.

Menurut angka dari departemen tersebut, kurang dari 7000 orang telah terdeteksi melakukan perjalanan berbahaya ke negaranya pada 2023 ini, melalui jalur Italia dan Prancis.

Untuk itu, pemerintah Inggris berjanji akan menghancurkan praktik penyelundupan manusia, khususnya yang sebagian besar berasal dari negara-negara di Afrika Utara dengan mengerahkan aparat keamanannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya