Berita

Ilustrasi Bareskrim Polri/RMOL

Hukum

DEEP Desak Bareskrim Usut Tuntas Indikasi Dana Narkoba untuk Kepentingan Pemilu 2024

SABTU, 27 MEI 2023 | 05:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Indikasi aliran dana narkoba yang diungkapkan digunakan untuk kepentingan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus diusut tuntas. Temuan indikasi aliran dana narkoba untuk kepentingan Pemilu disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian, dugaan adanya dana hasil jual beli narkotika ke sejumlah politisi untuk kemenangan pemilu 2024 dapat diungkap secara tuntas.

"Pemerintah perlu mengungkap kepada publik siapa siapa saja yang mendapatkan aliran dana tersebut dan dari partai mana saja," demikian kata Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (25/5).


Menurut Neni, pengungkapan dugaan dana narkoba untuk para politisi akan menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan transparansi dan akuntabilitas sebelum daftar calon tetap (DCT) ditetapkan.

Selain itu, kata Neni, akan menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat di Pemilu tahun 2024 mendatang.

"DEEP berharap Bareskrim bisa melakukan tindakan secara tegas, adil dan setara kepada para pelaku dan tidak pandang bulu," demikian penekanan Neni.

Ia berharap polisi terbuka kepada publik agar masyarakat menjadi melek. Sebab, indikasi dana narkoba untuk kepentingan politisi merupakan masalah serius yang harus mendapatkan penanganan yang tepat.

"Jika tidak, maka pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya