Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin (kiri) menyerahkan dokumen fraksi kepada wakil ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus/Ist

Politik

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Penyusunan APBN Perhatikan Persiapan Pemilu 2024

KAMIS, 25 MEI 2023 | 22:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, mengingatkan agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Termasuk dalam hal ini memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).


”Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya,” kata Andi Akmal.

Menurut Andi Akmal, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, di mana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

”Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan semakin berkualitasnya proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita,” tegasnya.

Secara umum, kata Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS ini, pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Oleh karena itu, ia berharap agar Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan.

”Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025,” kata dia.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya