Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin (kiri) menyerahkan dokumen fraksi kepada wakil ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus/Ist

Politik

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Penyusunan APBN Perhatikan Persiapan Pemilu 2024

KAMIS, 25 MEI 2023 | 22:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, mengingatkan agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Termasuk dalam hal ini memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).


”Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya,” kata Andi Akmal.

Menurut Andi Akmal, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, di mana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

”Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan semakin berkualitasnya proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita,” tegasnya.

Secara umum, kata Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS ini, pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Oleh karena itu, ia berharap agar Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan.

”Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025,” kata dia.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya