Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin (kiri) menyerahkan dokumen fraksi kepada wakil ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus/Ist

Politik

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Penyusunan APBN Perhatikan Persiapan Pemilu 2024

KAMIS, 25 MEI 2023 | 22:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, mengingatkan agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Termasuk dalam hal ini memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).


”Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya,” kata Andi Akmal.

Menurut Andi Akmal, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, di mana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

”Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan semakin berkualitasnya proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita,” tegasnya.

Secara umum, kata Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS ini, pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Oleh karena itu, ia berharap agar Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan.

”Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025,” kata dia.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya