Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin (kiri) menyerahkan dokumen fraksi kepada wakil ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus/Ist

Politik

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Penyusunan APBN Perhatikan Persiapan Pemilu 2024

KAMIS, 25 MEI 2023 | 22:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, mengingatkan agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Termasuk dalam hal ini memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).


”Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya,” kata Andi Akmal.

Menurut Andi Akmal, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, di mana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

”Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan semakin berkualitasnya proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita,” tegasnya.

Secara umum, kata Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS ini, pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Oleh karena itu, ia berharap agar Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan.

”Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025,” kata dia.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya