Wakil Presiden Maruf Amin/Net
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semula empat tahun menjadi lima tahun, sebagaimana uji materi yang dilayangkan oleh wakil ketua KPK Nurul Ghufron.
Wakil Presiden, Maruf Amin menilai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, maka dengan demikian pemerintah menerima ketentuan sebagaimana yang telah diputuskan.
“Saya kira keputusan MK itu kan final and binding (mengikat), jadi itu sudah menjadi ketentuan. Oleh karena itu, pemerintah disini menerima keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Wapres usai memimpin Ratas tingkat menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Triwulan I Tahun Anggaran 2023, di Istana Wapres, Kamis (25/5).
Dengan begitu, Wapres mengharapkan perpanjangan tersebut membuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi kian efektif.
“Kita harapkan bahwa dengan diperpanjangnya masa jabatan dari empat (tahun) ke-5 (tahun) lebih baik, lebih efektif ya, sehingga dia punya rentang waktu yang cukup untuk menangani masalah korupsi. Barangkali kalau pemerintah seperti itu,” ungkapnya.
Adapun untuk mengantisipasi terjadinya polemik di masyarakat, Wapres memastikan, MK tentu akan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan nantinya.
“Untuk menghindari polemik masyarakat, akan ada penjelasan-penjelasan dari Mahkamah Konstitusi,” pungkas Wapres.
Adapun putusan MK soal jabatan pimpinan KPK dibacakan langsung oleh Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang yang disiarkan chanel YouTube MK, Kamis (25/5).
Arief menjelaskan, pertimbangan jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bahwa pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 tahun.
Semetara selama ini, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002, yang berbunyi "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan" dinilai menyebabkan kinerja KPK tidak independen.
