Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul/Net
Isu tiga partai politik yang diduga menerima aliran dana proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus dibuktikan secara jelas berdasarkan fakta dan data.
Jangan sampai isu yang muncul di publik hanya sebatas spekulasi dari pihak-pihak terkait dan bukan merupakan fakta.
"Dalam hukum semua harus dibuktikan," kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/5).
Bila isu tersebut benar, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini meminta pihak terkait membawa bukti ke Kejaksaan Agung.
"Harus dibuktikan dengan alat bukti. Jadi kalau ada yang menyatakan ada aliran dana ke partai, ya buktikan. Jangan hanya isu, kalau ada bukti, bawa ke Kejaksaan,” kata Bambang Pacul yang juga Ketua Bappilu PDI Perjuangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD sebelumnya meluruskan ikhwal aliran uang korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo ketiga partai politik.
Pernyatan Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam ini sebagai respons atas unggahan politisi Demokrat Benny K Harman soal pemberitaan bahwa Mahfud sudah mendapat informasi tiga partai politik yakni Nasdem, PDIP dan Gerindra turut mendapat aliran duit hasil korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
Benny bertanya kepada Mahfud soal tiga partai itu menerima aliran dana korupsi, sebaiknya menurut Benny jangan disampaikan kepada publik jika informasinya belum jelas dan dapat dipastikan. Mahfud juga diminta agar melaporkannya ke KPK ataupun Kejaksaan Agung, bukan kepada presiden.
“Info itu tidak akurat, pak Benny. Saya tak pernah menyebut nama parpol. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebut nama beberapa partai politik menerima aliran dana. Saya jawab bahwa saya mendengar info itu tapi bagi saya itu hanya gosip politik. Saya sudah lapor ke presiden,” jawab Mahfud lewat akun Twitter pribadinya dikutip Rabu (24/5).
