Menko Polhukam, Mahfud MD/RMOL
Bantahan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, bahwa ada tiga partai politik yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4 G yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, justru memancing pertanyaan publik.
Mahfud menyebut ada dugaan tiga partai politik terlibat dalam kasus itu, yakni Nasdem, PDIP, dan Gerindra, sebatas gosip politik semata.
Menurut analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pernyataan Mahfud yang menyebut hanya gosip politik justru terkesan menutupi adanya dugaan partai politik terlibat dalam megaproyek itu.
“Soal gosip politik, pernyataan Pak Mahfud MD saya lebih terkesan kemungkinan ada data-data yang ditutup-tutupi begitu. Pak Mahfud MD tidak berani membuka kalau ini sudah menyentuh partai politik begitu,” kata Ujang kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).
Ujang meminta agar Mahfud jujur dan terbuka kepada masyarakat tentang kasus dugaan korupsi BTS, siapa saja yang terlibat di dalamnya agar tidak ada isu liar.
“Kalau Pak Mahfud MD ingin buka-bukaan, buka saja,” tegasnya.
Ujang mengurai, pada kasus korupsi yang menyeret sejumlah elite partai politik seperti Juliari Batubara dalam kasus dana bantuan sosial, diduga menyeret PDIP, namun itu hanya gosip politik.
Kemudian, Setya Novanto yang dianggap korupsi KTP-elektronik, yang dikaitkan dengan Partai Golkar, dan terkesan politis.
Maka, jika pada kasus dugaan korupsi BTS murni pidana, maka harus dibuka sejujurnya siapa saja yang terlibat. Termasuk keterlibatan partai politik.
“Sekarang sama, BTS gitu ya, diduga ke partai politik, lalu dianggap sebagai gosip politik. Ya ini saya sih melihatnya Pak Mahfud MD tidak berani saja untuk mengungkap data sesungguhnya begitu,” demikian Ujang Komarudin.
