Berita

Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili/Net

Dunia

Khawatir Ekonomi Hancur, Georgia Tolak Beri Sanksi ke Rusia

RABU, 24 MEI 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Georgia tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang di Ukraina. Sebab pemberian sanksi justru akan menghancurkan perekonomian negara berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.

Penegasan ini disampaikan langsung Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili di Forum Ekonomi Qatar pada Rabu (24/5), di tengah banyaknya desakan sanksi ekonomi dan penerbangan yang diserukan Uni Eropa.

Menurut Garibashvili, pihaknya menolak untuk mengadopsi sanksi tersebut karena akan membawa risiko yang tinggi terhadap negaranya.


“Kami tidak hanya akan merugikan Georgia, tetapi juga akan menghancurkan ekonomi kami dan membahayakan kepentingan negara kami, rakyat kami, jika kami menjatuhkan segala bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia,” kata Garibashvili.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, perdagangan bilateral Georgia dengan Rusia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, yang enggan mereka korbankan begitu saja untuk konflik antara Kyiv dan Moskow.

Selain itu, Garibashvili mengingatkan bahwa saat negaranya memiliki konflik dengan Rusia pada 2008 lalu, tidak ada komunitas internasional yang mengambil tindakan seperti sanksi yang diserukan untuk mendukung Ukraina.

“Di mana logikanya? Konflik kami bukanlah perang, dan perang Ukraina adalah perang. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup kecewa karena bisnis seperti biasa berlanjut dengan Rusia setelah perang 2008. Meski 20 persen tanah bersejarah kami diambil alih oleh Moskow," tambahnya.

Untuk itu, negaranya menolak mengambil risiko lebih jauh yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi negaranya. Apalagi, perang Ukraina masih belum jelas kapan akan berhenti .

“Sayangnya kami tidak melihat tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Saya juga tidak melihat upaya yang cukup dari masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong konsultasi, untuk mendorong pembicaraan damai,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya