Berita

Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili/Net

Dunia

Khawatir Ekonomi Hancur, Georgia Tolak Beri Sanksi ke Rusia

RABU, 24 MEI 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Georgia tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang di Ukraina. Sebab pemberian sanksi justru akan menghancurkan perekonomian negara berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.

Penegasan ini disampaikan langsung Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili di Forum Ekonomi Qatar pada Rabu (24/5), di tengah banyaknya desakan sanksi ekonomi dan penerbangan yang diserukan Uni Eropa.

Menurut Garibashvili, pihaknya menolak untuk mengadopsi sanksi tersebut karena akan membawa risiko yang tinggi terhadap negaranya.


“Kami tidak hanya akan merugikan Georgia, tetapi juga akan menghancurkan ekonomi kami dan membahayakan kepentingan negara kami, rakyat kami, jika kami menjatuhkan segala bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia,” kata Garibashvili.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, perdagangan bilateral Georgia dengan Rusia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, yang enggan mereka korbankan begitu saja untuk konflik antara Kyiv dan Moskow.

Selain itu, Garibashvili mengingatkan bahwa saat negaranya memiliki konflik dengan Rusia pada 2008 lalu, tidak ada komunitas internasional yang mengambil tindakan seperti sanksi yang diserukan untuk mendukung Ukraina.

“Di mana logikanya? Konflik kami bukanlah perang, dan perang Ukraina adalah perang. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup kecewa karena bisnis seperti biasa berlanjut dengan Rusia setelah perang 2008. Meski 20 persen tanah bersejarah kami diambil alih oleh Moskow," tambahnya.

Untuk itu, negaranya menolak mengambil risiko lebih jauh yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi negaranya. Apalagi, perang Ukraina masih belum jelas kapan akan berhenti .

“Sayangnya kami tidak melihat tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Saya juga tidak melihat upaya yang cukup dari masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong konsultasi, untuk mendorong pembicaraan damai,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya