Berita

Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili/Net

Dunia

Khawatir Ekonomi Hancur, Georgia Tolak Beri Sanksi ke Rusia

RABU, 24 MEI 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Georgia tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang di Ukraina. Sebab pemberian sanksi justru akan menghancurkan perekonomian negara berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.

Penegasan ini disampaikan langsung Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili di Forum Ekonomi Qatar pada Rabu (24/5), di tengah banyaknya desakan sanksi ekonomi dan penerbangan yang diserukan Uni Eropa.

Menurut Garibashvili, pihaknya menolak untuk mengadopsi sanksi tersebut karena akan membawa risiko yang tinggi terhadap negaranya.


“Kami tidak hanya akan merugikan Georgia, tetapi juga akan menghancurkan ekonomi kami dan membahayakan kepentingan negara kami, rakyat kami, jika kami menjatuhkan segala bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia,” kata Garibashvili.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, perdagangan bilateral Georgia dengan Rusia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, yang enggan mereka korbankan begitu saja untuk konflik antara Kyiv dan Moskow.

Selain itu, Garibashvili mengingatkan bahwa saat negaranya memiliki konflik dengan Rusia pada 2008 lalu, tidak ada komunitas internasional yang mengambil tindakan seperti sanksi yang diserukan untuk mendukung Ukraina.

“Di mana logikanya? Konflik kami bukanlah perang, dan perang Ukraina adalah perang. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup kecewa karena bisnis seperti biasa berlanjut dengan Rusia setelah perang 2008. Meski 20 persen tanah bersejarah kami diambil alih oleh Moskow," tambahnya.

Untuk itu, negaranya menolak mengambil risiko lebih jauh yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi negaranya. Apalagi, perang Ukraina masih belum jelas kapan akan berhenti .

“Sayangnya kami tidak melihat tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Saya juga tidak melihat upaya yang cukup dari masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong konsultasi, untuk mendorong pembicaraan damai,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya