Berita

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief/RMOL

Politik

Demokrat Pikirkan Opsi Lain Kalau Capres-cawapres KPP Tak Dideklarasikan Bulan Depan

SELASA, 23 MEI 2023 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Deklarasi pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), ditargetkan Partai Demokrat bisa berlangsung bulan depan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief menjelaskan, target deklarasi capres-cawapres KPP yang diinginkan pihaknya erat kaitannya dengan pemenangan Pileg 2024.

Ia merujuk pada data survei terbaru Litbang Kompas, yang mencatat adanya penurunan elektabilitas Partai Demokrat. Di mana pada Mei ini elektabilitas Demokrat sebesar 8,0 persen, lebih rendah dari elektabilitas pada Januari 2023 yang sebesar 8,7 persen.


“Rasanya kami tidak banyak melakukan kesalahan, kecuali memang koalisi belum terbentuk. Mungkin hipotesanya soal koalisi,” ujar Andi Arief kepada wartawan, Selasa (23/5).

Ia berpendapat, pemenangan Pilpres 2024 dapat memberikan dampak lanjutan bagi elektoral partai politik (parpol) yang juga akan berlaga pada Pileg 2024.

“Kalau koalisinya segera terbentuk, maksudnya capres-cawapresnya deklarasi, kalau menurut survei Kompas ini kan ada kemungkinan Partai Demokrat dan pendukung Koalisi Perubahan akan naik,” jelas Andi.

“Tapi juga masih hipotesa, mengandaikan bahwa itu ada coattail effect, itu sedang kita pelajari,” sambungnya.

Maka dari itu, Andi memandang langkah perbaikan elektoral bagi Demokrat dan parpol anggota KPP, yaitu Nasdem dan PKS, adalah berupaya mendeklarasikan capres-cawapres pada bulan depan.

“Kami menargetkan bulan Juni ini ada deklarasi. Dan kalau bulan Juni tidak deklarasi, maka akan sulit bagi partai-partai (Koalisi Perubahan) seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat,” ujarnya.

Jika tidak ada deklarasi capres-cawapres dari KPP pada Juni nanti, maka Demokrat kemungkinan akan punya sikap politik yang berbeda.

“Ya artinya, bahwa kemungkinan opsi-opsi lain juga akan dipikirkan,” demikian Andi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya