Berita

Peneliti dari Formappi, Lucius Karus (paling kanan) diskusi bertajuk "Pendaftaran Caleg Legislatif 2024: Sudahkah Demokratis?" di Kantor Bawaslu RI/Ist

Politik

Formappi Tuntut KPU Buka Daftar Riwayat Hidup Bacaleg Pemilu 2024

SENIN, 22 MEI 2023 | 21:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Daftar riwayat hidup bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan ikut kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024, diharapkan bisa dibuka ke publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menuntut KPU agar menyajikan daftar riwayat hidup bacaleg 2024 dalam sistem informasi pencalonan (Silon).

"Ini kan bagaimana publik mau berpartisipasi kalau (daftar riwayat hidup) calegnya tertutup," ujar Lucius dalam diskusi bertajuk "Pendaftaran Caleg Legislatif 2024: Sudahkah Demokratis?" di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/5).


Menurutnya, akses daftar riwayat hidup bacaleg yang terbuka sangat penting. Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 silam, hanya sebanyak 59 persen bacaleg yang mau daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

Sementara, Lucius mengamati dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, aturan publikasi daftar riwayat hidup bacaleg yang diberlakukan sama dengan yang dipakai pada Pemilu 2019.

Aturan yang dimaksud, diurainya, adalah memberikan kebebasan kepada bacaleg untuk tidak mempublikasikan daftar riwayat hidupnya, jika KPU tidak mendapat izin untuk mempublikasikannya.

"Saya sulit memahami bagaimana penyelenggara bisa menjelaskan aturan itu, bisa menjelaskan sejak awal dukungan mereka untuk hadirnya caleg berkualitas," demikian Lucius menyampaikan kekecewaannya kepada KPU.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya