Berita

Perdana Menteri Sementara Afghanistan, Maulvi Abdul Kabir/Net

Dunia

Pemimpin Taliban Sakit, Maulvi Abdul Kabir Perdana Menteri Sementara Afghanistan

SENIN, 22 MEI 2023 | 10:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Taliban yang mengambil alih pemerintahan di Afghanistan telah menunjuk penjabat perdana menteri karena penguasa sebelumnya dalam kondisi yang kurang sehat.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/5), Maulvi Abdul Kabir, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara mewakili Mullah Mohammad Hasan Akhund yang telah berkuasa sejak 2021 lalu.

“Dia (Akhund) tidak sehat selama beberapa minggu dan karenanya digantikan oleh Kabir sampai dia pulih,” kata kepala kantor politik Taliban di Doha, Sohail Shaheen, pada pekan lalu.


Kabir merupakan tokoh Taliban yang telah banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Pria berusia 60 tahun itu lahir di provinsi Baghlan utara, dan berasal dari suku Zadran etnis Pashtun, yang menjabat sebagai wakil politik di pemerintahan Akhund sebelum pengangkatannya.

Namun, ia dikabarkan sempat menduduki beberapa posisi penting di Taliban, seperti kursi penjabat perdana menteri rezim Taliban pada 1996-2001, serta merangkap beberapa posisi seperti wakil kedua urusan ekonomi, anggota dewan menteri, gubernur provinsi Nangarhar, sehingga ia dikenakan sanksi oleh PBB pada 2001 lalu, atas jabaran rangkapnya itu.

Saat menjabat dalam pemerintahan Akhund, Kabir turut membantu dalam memainkan peran penting untuk bernegosiasi dengan kepemimpinan AS selama pembicaraan di Doha pada 2021 lalu, dengan mengadakan banyak pembicaraan, khususnya mengenai terorisme dan masalah hak-hak perempuan.

Beberapa analis politik menyambut baik posisi perdana menteri yang kini dipegang oleh Kabir, karena ketajaman diplomatik dan kemampuannya bernegosiasi dengan negara-negara yang berseberangan dengan Taliban.

“Mengingat kedekatan Abdul Kabir dengan Pakistan dan peran dalam pembicaraan Doha, Taliban mungkin ingin memperlancar hubungan dengan negara-negara asing,” kata penasihat risiko politik di Asia Selatan, Arif Rafiq.

Namun beberapa analis lain juga mengakui bahwa perubahaan dalam satu posisi eksekutif saja belum cukup untuk membawa terobosan yang baik di Afghanistan, karena penunjukannya hanya bersifat sementara.

Sejumlah langkah perlu dilakukan oleh Taliban untuk membuat negaranya tidak lagi diisolasi dari internasional, salah satunya yaitu dengan membentuk pemerintahannya yang sah.

“Perubahan kebijakan yang berarti hanya akan terjadi jika penunjukan Kabir merupakan bagian dari rangkaian konsesi yang lebih luas kepada faksi-faksi Taliban, yang mengambil posisi relatif lebih akomodatif dalam isu-isu sosial,” ujar analis yang berbasis di AS, Rafiq.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya