Berita

Perdana Menteri Sementara Afghanistan, Maulvi Abdul Kabir/Net

Dunia

Pemimpin Taliban Sakit, Maulvi Abdul Kabir Perdana Menteri Sementara Afghanistan

SENIN, 22 MEI 2023 | 10:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Taliban yang mengambil alih pemerintahan di Afghanistan telah menunjuk penjabat perdana menteri karena penguasa sebelumnya dalam kondisi yang kurang sehat.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/5), Maulvi Abdul Kabir, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara mewakili Mullah Mohammad Hasan Akhund yang telah berkuasa sejak 2021 lalu.

“Dia (Akhund) tidak sehat selama beberapa minggu dan karenanya digantikan oleh Kabir sampai dia pulih,” kata kepala kantor politik Taliban di Doha, Sohail Shaheen, pada pekan lalu.


Kabir merupakan tokoh Taliban yang telah banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Pria berusia 60 tahun itu lahir di provinsi Baghlan utara, dan berasal dari suku Zadran etnis Pashtun, yang menjabat sebagai wakil politik di pemerintahan Akhund sebelum pengangkatannya.

Namun, ia dikabarkan sempat menduduki beberapa posisi penting di Taliban, seperti kursi penjabat perdana menteri rezim Taliban pada 1996-2001, serta merangkap beberapa posisi seperti wakil kedua urusan ekonomi, anggota dewan menteri, gubernur provinsi Nangarhar, sehingga ia dikenakan sanksi oleh PBB pada 2001 lalu, atas jabaran rangkapnya itu.

Saat menjabat dalam pemerintahan Akhund, Kabir turut membantu dalam memainkan peran penting untuk bernegosiasi dengan kepemimpinan AS selama pembicaraan di Doha pada 2021 lalu, dengan mengadakan banyak pembicaraan, khususnya mengenai terorisme dan masalah hak-hak perempuan.

Beberapa analis politik menyambut baik posisi perdana menteri yang kini dipegang oleh Kabir, karena ketajaman diplomatik dan kemampuannya bernegosiasi dengan negara-negara yang berseberangan dengan Taliban.

“Mengingat kedekatan Abdul Kabir dengan Pakistan dan peran dalam pembicaraan Doha, Taliban mungkin ingin memperlancar hubungan dengan negara-negara asing,” kata penasihat risiko politik di Asia Selatan, Arif Rafiq.

Namun beberapa analis lain juga mengakui bahwa perubahaan dalam satu posisi eksekutif saja belum cukup untuk membawa terobosan yang baik di Afghanistan, karena penunjukannya hanya bersifat sementara.

Sejumlah langkah perlu dilakukan oleh Taliban untuk membuat negaranya tidak lagi diisolasi dari internasional, salah satunya yaitu dengan membentuk pemerintahannya yang sah.

“Perubahan kebijakan yang berarti hanya akan terjadi jika penunjukan Kabir merupakan bagian dari rangkaian konsesi yang lebih luas kepada faksi-faksi Taliban, yang mengambil posisi relatif lebih akomodatif dalam isu-isu sosial,” ujar analis yang berbasis di AS, Rafiq.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya