Berita

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi/RMOL

Politik

Ketum Projo Minta Tidak Dikaitkan Yayasan 98 Peduli dengan Politik

MINGGU, 21 MEI 2023 | 22:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Di tahun pemilu seperti saat ini, sejumlah aktivis kerap ditarik menjadi suksesor kelompok tertentu untuk mendukung calon presiden maupun partai tertentu.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang kini menjadi wakil menteri desa, tampak hadir dalam peluncuran Yayasan 98 Peduli. Kehadiran orang nomor dua di Kemendes itu lantas dipertanyakan dan dianggap sebagai penggalangan suara untuk kelompok tertentu.

Menyikapi hal tersebut, Budi Arie Setiadi mengatakan tidak akan menjerumuskan Yayasan 98 Peduli kepada politik praktis. Karena keberadaan Yayasan 98 untuk membangun politik perjuangan dan tingkat tinggi.


“Yayasan 98 Peduli ini lebih ke nilai-nilai kemanusiaan, pasti soal politik identitas enggak mau, politik SARA enggak mau, politik yang memecah belah bangsa pasti enggak mau, gitu loh, kita ini kan cinta negara cinta Indonesia begitu,” katanya.

Menurutnya, jika ada individu dalam Yayasan 98 Peduli yang terjun ke dalam dunia politik, merupakan hal yang bersifat pribadi.

“Nanti, itu urusan pribadi, yang pasti Yayasan 98 tidak terlibat dalam pollitik praktis lah begitu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kehadirannya sebagai salah satu dari kelompok pendukung capres tertentu dan seolah memberikan arahan kepada para aktivis 98 ini, Budi Arie Setiadi meminta agar tidak mengaitkan hal tersebut.

“Kalau soal saya kan pribadi jangan dikait-kaitkan. Gini lho kan di Indonesia ini kan ada hal yang memang harus kita jaga, nilai-nilainya kan tetap harus kita jaga, bukan soal orang per orang,” katanya.

“Kalau pilpres itu orang per orang tapi nilai-nilai keindonesiaan kita juga harus kita jaga dong. Misalnya soal kebhinekaan, demokratisasi, pancasila, kan mesti kita jaga sama-sama dong, ini kan pemilu cuma 5 tahunan milik orang tapi nilai-nilai besarnya enggak boleh rusak begitu,” demikian Budi Arie.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya