Berita

Acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5)/Ist

Hukum

Kampanyekan 'Hajar Serangan Fajar', KPK: Pemimpin Adil Tidak Menyuap untuk Dipilih

MINGGU, 21 MEI 2023 | 20:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan "Hajar Serangan Fajar" melalui Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023. Masyarakat diminta untuk tidak menerima hadiah atau apapun pada saat Pemilu 2024 mendatang.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kurang dari sembilan bulan lagi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam memilih pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, hingga anggota dewan, yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. Masyarakat sebagai pemilik suara kata Ghufron, harus memilih pemimpin yang bisa bersikap adil dan mampu mensejahterakan rakyat.

Di mana kata Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
 

 
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ujar Ghufron dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5).
 
Di hadapan masyarakat Kota Depok yang memadati Alun-Alun, Ghufron menjelaskan bahwa tahun politik akan sangat rentan dengan politik uang atau serangan fajar. Melalui kampanye "Hajar Serangan Fajar", Ghufron berharap masyarakat Kota Depok tidak menerima hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024 mendatang.
 
Serangan fajar kata Ghufron, merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Dengan isi uang amplop, pemilih akan diajak untuk memilih calon tertentu. Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih, maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel.
 
“Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil,” tegas Ghufron.
 
Sebagaimana lirik Hymne Kota Depok yaitu "Masyarakat Makmur Sejahtera, Kota Depok Jaya" kata Ghufron, harus dijadikan semangat dan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan dan rakyatnya dalam membangun budaya antikorupsi. Niscaya, budaya antikorupsi akan membawa perubahan dan kesejahteran.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK juga akan menyambangi Karawang dan Kota Bandung sebelum pada akhirnya menyusuri jalanan di Pulau Sumatera.
 
Adapun acara tersebut diisi dengan kegiatan  senam sehat bersama, dialog interaktif, edukasi siswa, dan pameran pelayanan publik. Masyarakat yang hadir bisa berinteraksi langsung dengan KPK dan menambah wawasan tentang budaya antikorupsi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Walikota Depok Mohammad Idris, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, perwakilan DPRD Depok, Kepala OPD Depok, Kapolresta Depok, pejabat struktural KPK dan Kota Depok.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya