Berita

Acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5)/Ist

Hukum

Kampanyekan 'Hajar Serangan Fajar', KPK: Pemimpin Adil Tidak Menyuap untuk Dipilih

MINGGU, 21 MEI 2023 | 20:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan "Hajar Serangan Fajar" melalui Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023. Masyarakat diminta untuk tidak menerima hadiah atau apapun pada saat Pemilu 2024 mendatang.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kurang dari sembilan bulan lagi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam memilih pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, hingga anggota dewan, yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. Masyarakat sebagai pemilik suara kata Ghufron, harus memilih pemimpin yang bisa bersikap adil dan mampu mensejahterakan rakyat.

Di mana kata Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
 

 
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ujar Ghufron dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5).
 
Di hadapan masyarakat Kota Depok yang memadati Alun-Alun, Ghufron menjelaskan bahwa tahun politik akan sangat rentan dengan politik uang atau serangan fajar. Melalui kampanye "Hajar Serangan Fajar", Ghufron berharap masyarakat Kota Depok tidak menerima hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024 mendatang.
 
Serangan fajar kata Ghufron, merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Dengan isi uang amplop, pemilih akan diajak untuk memilih calon tertentu. Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih, maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel.
 
“Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil,” tegas Ghufron.
 
Sebagaimana lirik Hymne Kota Depok yaitu "Masyarakat Makmur Sejahtera, Kota Depok Jaya" kata Ghufron, harus dijadikan semangat dan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan dan rakyatnya dalam membangun budaya antikorupsi. Niscaya, budaya antikorupsi akan membawa perubahan dan kesejahteran.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK juga akan menyambangi Karawang dan Kota Bandung sebelum pada akhirnya menyusuri jalanan di Pulau Sumatera.
 
Adapun acara tersebut diisi dengan kegiatan  senam sehat bersama, dialog interaktif, edukasi siswa, dan pameran pelayanan publik. Masyarakat yang hadir bisa berinteraksi langsung dengan KPK dan menambah wawasan tentang budaya antikorupsi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Walikota Depok Mohammad Idris, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, perwakilan DPRD Depok, Kepala OPD Depok, Kapolresta Depok, pejabat struktural KPK dan Kota Depok.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya