Berita

Acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5)/Ist

Hukum

Kampanyekan 'Hajar Serangan Fajar', KPK: Pemimpin Adil Tidak Menyuap untuk Dipilih

MINGGU, 21 MEI 2023 | 20:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan "Hajar Serangan Fajar" melalui Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023. Masyarakat diminta untuk tidak menerima hadiah atau apapun pada saat Pemilu 2024 mendatang.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kurang dari sembilan bulan lagi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam memilih pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, hingga anggota dewan, yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. Masyarakat sebagai pemilik suara kata Ghufron, harus memilih pemimpin yang bisa bersikap adil dan mampu mensejahterakan rakyat.

Di mana kata Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
 

 
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ujar Ghufron dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5).
 
Di hadapan masyarakat Kota Depok yang memadati Alun-Alun, Ghufron menjelaskan bahwa tahun politik akan sangat rentan dengan politik uang atau serangan fajar. Melalui kampanye "Hajar Serangan Fajar", Ghufron berharap masyarakat Kota Depok tidak menerima hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024 mendatang.
 
Serangan fajar kata Ghufron, merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Dengan isi uang amplop, pemilih akan diajak untuk memilih calon tertentu. Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih, maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel.
 
“Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil,” tegas Ghufron.
 
Sebagaimana lirik Hymne Kota Depok yaitu "Masyarakat Makmur Sejahtera, Kota Depok Jaya" kata Ghufron, harus dijadikan semangat dan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan dan rakyatnya dalam membangun budaya antikorupsi. Niscaya, budaya antikorupsi akan membawa perubahan dan kesejahteran.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK juga akan menyambangi Karawang dan Kota Bandung sebelum pada akhirnya menyusuri jalanan di Pulau Sumatera.
 
Adapun acara tersebut diisi dengan kegiatan  senam sehat bersama, dialog interaktif, edukasi siswa, dan pameran pelayanan publik. Masyarakat yang hadir bisa berinteraksi langsung dengan KPK dan menambah wawasan tentang budaya antikorupsi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Walikota Depok Mohammad Idris, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, perwakilan DPRD Depok, Kepala OPD Depok, Kapolresta Depok, pejabat struktural KPK dan Kota Depok.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya