Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Anggota Komisi XI DPR RI dan Ketua Bidang Ekuin DPP PKS, Anis Byarwati/Ist

Bisnis

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Tak Realistis

SABTU, 20 MEI 2023 | 10:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 hingga 5,7 persen. Angka itu dinilai tak realistis, tak sesuai kondisi perekonomian tahun ini.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 boleh optimis, tapi pemerintah perlu realistis," kata anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/5).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah memang memuat batasan minimal 5,3 persen, dan maksimal 5,7 persen.


Namun ia melihat angka itu masih sulit dicapai, mengingat perekonomian Indonesia pada 3 bulan pertama atau kuartal-1 tahun 2023 (Q1-2023) belum positif dibanding masa yang sama di akhir 2022.

"Ekonomi Indonesia pada Q1-2023 terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q), walaupun masih tumbuh 5,03 persen secara tahunan (year on year/yoy)," katanya.

Anis juga mencatat ada kondisi tidak normal di beberapa sektor perekonomian, meski di antaranya dapat menyumbangkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah, dan gas alam," kata Ketua Bidang Ekuin DPP PKS itu.

"Semua itu berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan secara quarterly (q to q)," pungkas Anis.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya