Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR RI/Net

Politik

Alasan Sri Mulyani Pede Ekonomi 2024 Tumbuh 5,7 Persen

JUMAT, 19 MEI 2023 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok pemerintah pada tahun 2024 mendatang, dibahas dalam Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memiliki alasan, mengapa target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok tinggi, khususnya dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024.

“Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan,” katanya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani.


Salah satu pertimbangan Sri Mulyani adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat di saat ekonomi global melambat.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada World Economic Outlook (WEO) April 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8 persen, dari sebelumnya 3,4 persen di tahun 2022.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2023, berhasil mencapai 5,0 persen (yoy). Tidak hanya itu, tren laju inflasi menurun pada bulan April 2023 menjadi sebesar 4,33 persen.

“Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara- negara G20 dan ASEAN,” klaim Sri Mulyani.

“Purchasing Managers’ Index nasional bulan April juga mencapai 52,7 dan terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini,” sambungnya.

Berdasarkan indikator-indikator itu, Sri Mulyani merasa percaya diri (pede) ekonomi Indonesia pada tahun depan bisa dipatok lebih tinggi dari capaian sekarang ini.

“Maka, asumsi dasar penyusunan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2024 adalah untuk pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen,” demikian Sri Mulyani menambahkan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya