Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/ Net

Global

Selama PM Modi Memimpin, Jammu dan Kashmir Raih Banyak Dukungan Internasional

RABU, 17 MEI 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sembilan tahun menjabat sebagai Perdana Menteri India Narendra Modi telah membawa perubahan penting dan signifikan pada perkembangan di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K).

Mengutip IANS News pada Rabu (17/5), J&K terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah India sejak 1947. Bahkan tidak ada rezim yang mampu menyatukan wilayah tersebut sebagai bagian dari persatuan India.

Tetapi, Modi di tahun 2019 memutuskan untuk membatalkan Pasal 370, yang berhasil menghapus status khusus J&K dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan.


"Rezim yang dipimpin PM Modi menggigit peluru dan mengakhiri status quo J&K selama 70 tahun," bunyi laporan tersebut.

Dalam jabatan pertamanya dari 2014 hingga 2019, Modi berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan tentang J&K.

Segera setelah mengambil alih kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, Modi memutuskan untuk mengakhiri semua kebingungan dan ambiguitas seputar J&K dengan menjadikannya wilayah persatuan.

Komunitas internasional telah mendukung semua langkah PM Modi dan memuji sikap tegasnya terhadap propaganda terorisme Pakistan di wilayah J&K.

Keberhasilan Modi dalam menarik dukungan internasional dapat dibuktikan dengan negara-negara Teluk yang menginvestasikan miliaran dolarnya di J&K.

Mereka juga menyatakan kepercayaan penuh kepada Modi di banding Pakistan terkait kebijakan di wilayah J&K.

Sejak 2019 banyak hal berubah menjadi lebih baik di J&K. Ekonomi telah tumbuh, lapangan kerja baru telah diciptakan.

Di bidang diplomatik, India telah memimpin dengan menyadarkan dunia tentang kebijakannya yang jelas dan transparan. Namun, sangat tegas terhadap tindakan teror asing yang mengancam keamanan negerinya.

Kebijakan Modi yang tegas bahkan mendapat pujian dari oposisi Pakistan, Mantan Perdana Menteri, Imran Khan.

Khan sempat memuji Modi karena mengambil keputusan untuk kepentingan warganya.

Berbeda dengan Pakistan yang terus menjadi budak Barat dan tidak dapat mengambil keputusan tanpa rasa takut untuk kesejahteraan negeri sendiri.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya