Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/ Net

Dunia

Selama PM Modi Memimpin, Jammu dan Kashmir Raih Banyak Dukungan Internasional

RABU, 17 MEI 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sembilan tahun menjabat sebagai Perdana Menteri India Narendra Modi telah membawa perubahan penting dan signifikan pada perkembangan di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K).

Mengutip IANS News pada Rabu (17/5), J&K terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah India sejak 1947. Bahkan tidak ada rezim yang mampu menyatukan wilayah tersebut sebagai bagian dari persatuan India.

Tetapi, Modi di tahun 2019 memutuskan untuk membatalkan Pasal 370, yang berhasil menghapus status khusus J&K dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan.


"Rezim yang dipimpin PM Modi menggigit peluru dan mengakhiri status quo J&K selama 70 tahun," bunyi laporan tersebut.

Dalam jabatan pertamanya dari 2014 hingga 2019, Modi berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan tentang J&K.

Segera setelah mengambil alih kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, Modi memutuskan untuk mengakhiri semua kebingungan dan ambiguitas seputar J&K dengan menjadikannya wilayah persatuan.

Komunitas internasional telah mendukung semua langkah PM Modi dan memuji sikap tegasnya terhadap propaganda terorisme Pakistan di wilayah J&K.

Keberhasilan Modi dalam menarik dukungan internasional dapat dibuktikan dengan negara-negara Teluk yang menginvestasikan miliaran dolarnya di J&K.

Mereka juga menyatakan kepercayaan penuh kepada Modi di banding Pakistan terkait kebijakan di wilayah J&K.

Sejak 2019 banyak hal berubah menjadi lebih baik di J&K. Ekonomi telah tumbuh, lapangan kerja baru telah diciptakan.

Di bidang diplomatik, India telah memimpin dengan menyadarkan dunia tentang kebijakannya yang jelas dan transparan. Namun, sangat tegas terhadap tindakan teror asing yang mengancam keamanan negerinya.

Kebijakan Modi yang tegas bahkan mendapat pujian dari oposisi Pakistan, Mantan Perdana Menteri, Imran Khan.

Khan sempat memuji Modi karena mengambil keputusan untuk kepentingan warganya.

Berbeda dengan Pakistan yang terus menjadi budak Barat dan tidak dapat mengambil keputusan tanpa rasa takut untuk kesejahteraan negeri sendiri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya