Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/ Net

Dunia

Selama PM Modi Memimpin, Jammu dan Kashmir Raih Banyak Dukungan Internasional

RABU, 17 MEI 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sembilan tahun menjabat sebagai Perdana Menteri India Narendra Modi telah membawa perubahan penting dan signifikan pada perkembangan di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K).

Mengutip IANS News pada Rabu (17/5), J&K terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah India sejak 1947. Bahkan tidak ada rezim yang mampu menyatukan wilayah tersebut sebagai bagian dari persatuan India.

Tetapi, Modi di tahun 2019 memutuskan untuk membatalkan Pasal 370, yang berhasil menghapus status khusus J&K dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan.


"Rezim yang dipimpin PM Modi menggigit peluru dan mengakhiri status quo J&K selama 70 tahun," bunyi laporan tersebut.

Dalam jabatan pertamanya dari 2014 hingga 2019, Modi berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan tentang J&K.

Segera setelah mengambil alih kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, Modi memutuskan untuk mengakhiri semua kebingungan dan ambiguitas seputar J&K dengan menjadikannya wilayah persatuan.

Komunitas internasional telah mendukung semua langkah PM Modi dan memuji sikap tegasnya terhadap propaganda terorisme Pakistan di wilayah J&K.

Keberhasilan Modi dalam menarik dukungan internasional dapat dibuktikan dengan negara-negara Teluk yang menginvestasikan miliaran dolarnya di J&K.

Mereka juga menyatakan kepercayaan penuh kepada Modi di banding Pakistan terkait kebijakan di wilayah J&K.

Sejak 2019 banyak hal berubah menjadi lebih baik di J&K. Ekonomi telah tumbuh, lapangan kerja baru telah diciptakan.

Di bidang diplomatik, India telah memimpin dengan menyadarkan dunia tentang kebijakannya yang jelas dan transparan. Namun, sangat tegas terhadap tindakan teror asing yang mengancam keamanan negerinya.

Kebijakan Modi yang tegas bahkan mendapat pujian dari oposisi Pakistan, Mantan Perdana Menteri, Imran Khan.

Khan sempat memuji Modi karena mengambil keputusan untuk kepentingan warganya.

Berbeda dengan Pakistan yang terus menjadi budak Barat dan tidak dapat mengambil keputusan tanpa rasa takut untuk kesejahteraan negeri sendiri.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya