Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/ Net

Dunia

Selama PM Modi Memimpin, Jammu dan Kashmir Raih Banyak Dukungan Internasional

RABU, 17 MEI 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sembilan tahun menjabat sebagai Perdana Menteri India Narendra Modi telah membawa perubahan penting dan signifikan pada perkembangan di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K).

Mengutip IANS News pada Rabu (17/5), J&K terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah India sejak 1947. Bahkan tidak ada rezim yang mampu menyatukan wilayah tersebut sebagai bagian dari persatuan India.

Tetapi, Modi di tahun 2019 memutuskan untuk membatalkan Pasal 370, yang berhasil menghapus status khusus J&K dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan.


"Rezim yang dipimpin PM Modi menggigit peluru dan mengakhiri status quo J&K selama 70 tahun," bunyi laporan tersebut.

Dalam jabatan pertamanya dari 2014 hingga 2019, Modi berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan tentang J&K.

Segera setelah mengambil alih kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, Modi memutuskan untuk mengakhiri semua kebingungan dan ambiguitas seputar J&K dengan menjadikannya wilayah persatuan.

Komunitas internasional telah mendukung semua langkah PM Modi dan memuji sikap tegasnya terhadap propaganda terorisme Pakistan di wilayah J&K.

Keberhasilan Modi dalam menarik dukungan internasional dapat dibuktikan dengan negara-negara Teluk yang menginvestasikan miliaran dolarnya di J&K.

Mereka juga menyatakan kepercayaan penuh kepada Modi di banding Pakistan terkait kebijakan di wilayah J&K.

Sejak 2019 banyak hal berubah menjadi lebih baik di J&K. Ekonomi telah tumbuh, lapangan kerja baru telah diciptakan.

Di bidang diplomatik, India telah memimpin dengan menyadarkan dunia tentang kebijakannya yang jelas dan transparan. Namun, sangat tegas terhadap tindakan teror asing yang mengancam keamanan negerinya.

Kebijakan Modi yang tegas bahkan mendapat pujian dari oposisi Pakistan, Mantan Perdana Menteri, Imran Khan.

Khan sempat memuji Modi karena mengambil keputusan untuk kepentingan warganya.

Berbeda dengan Pakistan yang terus menjadi budak Barat dan tidak dapat mengambil keputusan tanpa rasa takut untuk kesejahteraan negeri sendiri.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya