Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist
Maraknya praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, akan dibawa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI. Hal tersebut pantas menjadi perhatian supaya segera diambil langkah pencegahan dan penindakan yang efektif.
"Kita ingin angkat ini di rapat internal terlebih dahulu pekan depan supaya masuk agenda Rapat dengan Panglima TNI. Soal ini amat serius dan kami di DPR tentu ingin mendengar penjelasan utuh dari Panglima TNI terkait informasi yang selama ini beredar," kata anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, dalam keterangannya, Rabu (17/5).
Praktik jual beli senjata dan amunisi, lanjut Christina, semakin terbuka ke publik usai Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, mengungkap ada 24 kasus jual beli senjata dan amunisi sejak 2022 yang dilakukan oknum anggota TNI. Mayjen Saleh mengakui ada oknum prajurit tergiur menjual senjata api dan amunisi karena harganya yang mahal.
"Kita apresiasi ada keterbukaan dari TNI mengenai hal ini yang tentu mempermudah jalan untuk segera menghentikan praktik yang amat sangat tidak manusiawi ini. Karena sama saja dengan memberi jalan membunuh sesama prajurit TNI dan meneror masyarakat sipil," tegas Christina.
Politikus Golkar itu meyakini masih banyak informasi lain yang perlu digali dengan Panglima TNI menyangkut hal ini. Kasus jual beli senjata dan amunisi, menurut Ketua DPP Golkar tersebut, bukan melulu soal jumlah pelanggaran dan tindakan hukum yang perlu diambil. Tetapi juga bagaimana pola, aktor, lokasi, atau hal detail lainnya.
"Kalau kemarin Pangdam bicara soal harga satu butir peluru dijual Rp 200 ribu dan bisa naik hingga Rp 300 ribu, bagaimana dengan senjata? Pasti lebih mahal lagi dan makin menggiurkan. Nah informasi seperti ini akan kita klarifikasi. Kita tidak ingin soal amat krusial ini berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan penyelesaiannya," pungkas Christina.
