Laporan kantor hak asasi manusia PBB terkait adanya kekerasan terhadap warga sipil di Mali telah dianggap sebagai rekayasa oleh pemerintahan militer sementara negara Afrika Barat itu.
Militer menolak laporan PBB yang mengklaim bahwa tentara Mali dan pejuang asing tak dikenal membunuh sedikitnya 500 warga sipil selama operasi militer lima hari yang dimulai pada 27 Maret tahun lalu.
Dalam laporan disebutkan pasukan Mali dan personel asing tiba dengan helikopter di desa Moura di wilayah Mopti di Mali tengah dan mulai menembaki penduduk yang berusaha melarikan diri. Laporan itu mengatakan, pada hari-hari berikutnya, ratusan warga juga ditembaki dan dibuang ke parit.
Namun, Abdoulaye Maiga, perdana menteri sementara di Bamako, menepis klaim tersebut, dan mengatakan itu adalah laporan bias yang didasarkan pada narasi fiktif dan tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan.
"Penyelidikan atas potensi pelanggaran hak asasi manusia selama operasi di Mopti sedang berlangsung, tetapi menyatakan bahwa hanya teroris yang terbunuh, bukan warga sipil," kata Maiga, seperti dikutip dari
Africa News, Selasa (16/5).
Laporan PBB didasarkan pada wawancara dengan saksi dan korban, serta bukti forensik dan satelit. Saksi mengatakan kepada PBB bahwa tentara telah mengumpulkan orang ke tengah desa, menembak secara acak pada mereka yang mencoba melarikan diri.
“Setidaknya 58 perempuan dan anak perempuan diperkosa atau mengalami bentuk kekerasan seksual lainnya. Dalam satu contoh yang mengejutkan, tentara dilaporkan membawa selimut dari sebuah rumah, meletakkannya di bawah pohon di taman, dan secara bergiliran memperkosa wanita yang mereka paksa di sana,” kata PBB.
Laporan itu juga menemukan saksi melihat 'pria kulit putih bersenjata' yang berbicara bahasa asing. Pasukan ini diamati beroperasi bersama pasukan Mali dan, dalam beberapa kasus, tampaknya mengawasi operasi.
Maiga mengatakan penyelidikan yudisial telah dimulai terhadap tim pencari fakta PBB karena diduga mengambil foto satelit Moura tanpa izin, yang dianggap pemerintahnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
