Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Luncurkan Proyek Khusus Agar Perempuan Mau Menikah dan Punya Anak

SENIN, 15 MEI 2023 | 11:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China berencana meluncurkan proyek percontohan untuk mempromosikan budaya pernikahan dan melahirkan demi mengatasi krisis populasi akibat menurunnya angka kelahiran.

Asosiasi Keluarga Berencana China memperkenalkan proyek percontohan yang akan diterapkan di lebih dari 20 kota. Proyek ini berisi langkah-langkah pemerintah untuk mendorong perempuan menikah dan memiliki anak.

"Mempromosikan pernikahan, memiliki anak pada usia yang sesuai, mendorong orang tua untuk berbagi tanggung jawab mengasuh anak, dan membatasi biaya pengantin yang tinggi dan kebiasaan lama lainnya adalah fokus dari proyek tersebut," tulis media pemerintah, Global Times pada Senin (15/5).


Kota-kota yang termasuk dalam percontohan termasuk pusat manufaktur Guangzhou dan Handan di provinsi Hebei, China. Asosiasi tersebut telah meluncurkan proyek di 20 kota, termasuk Beijing, pada tahun lalu.

"Masyarakat perlu lebih banyak membimbing kaum muda tentang konsep pernikahan dan persalinan," kata ahli demografi, He Yafu.

Proyek-proyek tersebut diumumkan di tengah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah provinsi China untuk mendorong orang memiliki anak, termasuk insentif pajak, subsidi perumahan, dan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi keluarga yang memiliki anak ketiga.

China menerapkan kebijakan satu anak dari tahun 1980 hingga 2015, yang kemudian memicu tantangan demografis. Kendati begitu, batas tersebut telah dinaikkan menjadi tiga anak.

Prihatin dengan penurunan populasi di China, penasihat politik pemerintah mengusulkan pada bulan Maret bahwa wanita lajang dan belum menikah harus memiliki akses ke pembekuan sel telur dan perawatan IVF, di antara layanan lain untuk meningkatkan tingkat kesuburan negara.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya