Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/RMOL
Hanya orang dengan nyali ciut dan takut kalah bertanding secara fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi dalam Pemilu 2024
Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi pernyataan Bahlil yang beredar di media sosial soal capres yang mau menang harus baik dengan Presiden Joko Widodo.
"Jika ingin pragmatis memang yang paling mudah untuk memenangkan kontestasi secara curang, tidak dapat dipungkiri mesti menggunakan cara-cara pendekatan kepada penguasa yakni presiden yang memiliki kekuasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).
Namun kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, presiden aktif bukan penentu tunggal dalam menentukan kemenangan kandidat dalam kontestasi capres dan cawapres 2024 mendatang. Namun, juga bergantung kepada kandidat yang akan diusung.
Bahkan, Saiful menilai, hanya orang-orang dengan pikiran picik dan mengandalkan kecurangan yang berharap kepada intervensi presiden aktif untuk dalam memenangkan Pilpres 2024.
"Dapat disimpulkan bahwa hanya mereka yang ciut dan takut kalah bertanding secara
fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi dalam Pemilu 2024 yang akan datang," kata Saiful.
Saiful menganggap, pernyataan Bahlil soal capres harus baik kepada Presiden Jokowi sebagai salah satu bentuk ketakutan luar biasa bagi kandidat dengan menarik-narik dan mengajak presiden untuk mengintervensi secara langsung dalam pilpres yang akan datang.
"Secara kewenangan sangat mungkin presiden melakukan intervensi dalam pemilu jika menghendaki demikian. Maka tentu presiden akan dimanfaatkan oleh kandidat-kandidat yang ciut dari awal untuk berkontestasi secara sehat, sehingga dengan cara apapun termasuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menenangkan kontestasi," jelas Saiful.
Padahal menurut Saiful, cara-cara tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika dan konstitusi. Karena, tugas presiden bukan untuk mengintervensi apalagi memberikan dukungan kepada kandidat manapun. Tugas presiden adalah harus memastikan pelaksanaan pemilu benar-benar jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.
"Bukan malah cawe-cawe memberikan dukungan kepada salah satu capres cawapres yang dapat menyelamatkan dirinya pasca tidak menjabat," pungkas Saiful.
