Berita

Ketua Tim Koalisi Inti menuju Koalisi Besar, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Jokowi Dituding Ada di Balik Pembentukan Koalisi Besar, Nusron: Apa Salahnya Urun Rembuk dengan Kolega?

KAMIS, 11 MEI 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembentukan Koalisi Besar antara yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) disinyalir tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, Ketua Tim Koalisi Inti menuju Koalisi Besar, Nusron Wahid, justru balik bertanya kepada masyarakat, apa alasan Jokowi berada di balik pembentukan Koalisi Besar.

"Pertanyaannya dibalik, kalau ada pertanyaan seperti itu, urusannya Pak Jokowi apa di balik ini semua? Pak Jokowi sampai hari ini tidak anggota PKB, betul enggak? Pak Jokowi sampai hari ini belum anggota Golkar. Meskipun kalau diundang ulang tahun Golkar berkali kali pakai batik kuning. Juga bukan anggota Gerindra," tegas Nusron saat jumpa media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).


"Terus apa alasannya Pak Jokowi ikut ikutan di balik ini semua?" sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi hanya urun rembuk dengan koleganya di pemerintahan dan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

"Nah kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kemudian Pak Jokowi sebagai presiden mempunyai urun rembuk terhadap koleganya sebagai sekutunya dalam arti koalisi, apa salahnya? Itu saja kalau hanya urun rembuk," ujarnya.

"Tapi kalau di balik ini semua, memang beliau anggota PKB? Memang beliau anggota Golkar? Memang beliau anggota Gerindra? Kan enggak," imbuhnya.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Presiden DPP Partai Golkar itu menyebut, salah kalau publik menilai Jokowi cawe-cawe dengan partai politik.

"Yang bisa mendesain, cawe cawe terhadap ini semua itu kalau yang bersangkutan itu orang PKB, orang Gerindra, atau orang Golkar atau mungkin orang yang lain, itu ada potensi bisa cawe cawe. Klir ya?" demikian Nusron Wahid.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya