Berita

Pedagang biji-bijian di pasar Khartoum, Sudan/Net

Dunia

Konflik Militer Sudan Sebabkan Kenaikan Harga Bahan Pokok Hingga 60 Persen

RABU, 10 MEI 2023 | 23:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Peningkatan konflik bersenjata antara militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Force (RSF)  berimbas pada kenaikan harga bahan pokok hingga 60 persen.

Lonjakan pada kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan pokok, dan air, disebabkan oleh terhambatnya distribusi pasokan akibat bentrokan di Khartoum dan bagian lain Sudan.

Mengutip African News pada Rabu (10/5), Khartoum adalah pusat bisnis untuk sebagian besar industri dan jasa.


Pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang vital berada di bagian kota tempat pertempuran sengit terjadi. Bahkan Beberapa dari mereka dilaporkan telah dijarah.

Menurut Badan Kemanusiaan PBB, kondisi saat ini merupakan kemunduran baru bagi ekonomi Sudan yang stagnan.  

Konflik yang sedang berlangsung telah menutup arus perdagangan ke dan dari Sudan. Pelabuhan utama bahkan menghentikan operasinya hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Ekonomi negara yang kewalahan diperkirakan akan semakin memburuk jika pertempuran berlanjut," kata PBB.

Konflik militer yang meletus sejak 15 April lalu telah mengakibatkan 550 kematian dengan 4.926 orang terluka.

Sementara itu, PBB mengatakan sebanyak 123.110 pengungsi telah melarikan diri ke Sudan Selatan, Mesir, Chad, Ethiopia, dan Republik Afrika Tengah, untuk mencari perlindungan.

Sudan adalah pengekspor penting getah Arab, emas, wijen, kacang tanah, dan ternak. Tetapi ekonomi telah tertahan oleh sanksi selama beberapa dekade dan isolasi internasional, serta menjamurnya kasus korupsi.

Situasi memburuk setelah kudeta militer 2021 ketika lembaga keuangan internasional menghentikan program bantuan Sudan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya